Vonis Nadiem: Kebijakan Jadi Korupsi, Siapa Tanggung Risiko?

Pada Selasa, 30 Juni 2026, lobi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dipenuhi warna putih dan hijau—simpatisan Nadiem Makarim dan pengemudi ojek online Gojek yang datang memberikan dukungan. Namun, dukungan itu tidak cukup untuk mengubah nasib mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut. Majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp809,5 miliar kepada Nadiem dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Putusan ini bukan sekadar angka hukuman. Ia membuka pertanyaan mendasar: ketika sebuah kebijakan publik dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, siapa yang sebenarnya menanggung risiko—dan siapa yang diuntungkan?

Kebijakan yang Dianggap Korupsi

Inti dakwaan terhadap Nadiem terletak pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021. Hakim menyatakan bahwa Permendikbud tersebut “menguji spesifikasi Chrome OS dan pengadaan Chromebook senilai lebih dari Rp1,5 triliun sehingga Google sebagai pemilik lisensi Chrome OS menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan secara fundamental”.

Majelis hakim, yang dipimpin oleh Purwanto S. Abdullah, menyimpulkan bahwa penerbitan kebijakan ini bukan kebetulan. Menurut pertimbangan hakim, ada "korelasi temporal dan substansi" antara penerbitan kebijakan yang menguntungkan Google dengan aliran investasi Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), perusahaan yang didirikan Nadiem.

Google merealisasikan investasi sebesar USD 69 juta ke PT AKAB pada Agustus 2021—beberapa bulan setelah Permendikbud diterbitkan—sebagai bagian dari total investasi mencapai USD 786 juta. Hakim menilai investasi ini membuat PT AKAB menghentikan modal ke PT Gojek Indonesia sebesar Rp809,5 miliar, yang kemudian menjadi dasar perhitungan uang pengganti yang harus dibayar Nadiem.

"Korelasi temporal dan substansi antara penerbitan kebijakan menguntungkan Google dengan aliran investasi Google ke sistem korporasi terdakwa ini bukan kebetulan melainkan perwujudan nyata dari tujuan menguntungkan korporasi yang menjadi bagian unsur Pasal 3 yang terbukti," kata hakim dalam pertimbangannya.

Nadiem sendiri membantah keras tuduhan ini. Ia menyatakan bahwa “tidak satupun uang itu saya dapatkan, saya terima, dan uang itu uangnya PT AKAB dan tidak ada hubungan sama sekali dengan Google maupun kasus Chromebook”. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan merupakan arahan resmi dari Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi sendiri merespons dengan menyatakan bahwa Nadiem adalah "orang baik" dan bahwa “semua kebijakan, semua program memang semuanya dari presiden”. Pernyataan ini menambah lapisan kompleksitas pada kasus ini: jika kebijakan adalah arahan presiden, mengapa menteri yang menandatangani yang harus menanggung risiko hukum?

Dissenting Opinion: Tidak Ada Niat Jahat

Putusan ini tidak bulat. Hakim anggota Andi Saputra mengeluarkan dissenting opinion yang menilai Nadiem tidak terbukti bersalah. Menurut Andi, “tidak terbukti adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang menjadi jembatan penghubung atau causal connection antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi”.

Andi berpendapat bahwa penandatanganan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum. Ia juga menilai percakapan dalam grup WhatsApp yang terjadi sebelum Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek tidak cukup untuk dijadikan dasar bahwa telah terjadi kesepakatan melakukan tindak pidana.

Dissenting opinion ini penting karena menunjukkan bahwa bahkan di dalam majelis hakim, terdapat perbedaan pandangan mendasar tentang apakah tindakan Nadiem memenuhi unsur pidana korupsi. Ini bukan sekadar perbedaan teknis hukum, tetapi perbedaan dalam memahami batas antara diskresi kebijakan dan penyalahgunaan wewenang.

Rp4,8 Triliun yang Hilang dan Rekomendasi TPPU

Yang lebih menarik dari putusan ini adalah apa yang tidak diputuskan oleh hakim. Jaksa penuntut umum menuntut Nadiem membayar uang pengganti total Rp5,6 triliun—terdiri dari Rp809,5 miliar dan Rp4,8 triliun. Namun, majelis hakim menolak tuntutan uang pengganti Rp4,8 triliun tersebut.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan: “Majelis hakim memahami semangat memaksimalkan pemulihan keuangan negara yang melandasinya, namun semangat tersebut harus berjalan dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas”.

Hakim menjelaskan bahwa tuntutan Rp4,8 triliun tersebut didasarkan pada peningkatan harta kekayaan yang tidak seimbang berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2022 dan mekanisme pembalikan beban pembuktian Pasal 37 dan Pasal 37A UU Tipikor. Namun, hakim menilai “jalur hukum yang dipilih tidak tepat”.

Yang mengejutkan, majelis hakim kemudian merekomendasikan agar Kejaksaan Agung mengusut perihal uang Rp4,8 triliun tersebut melalui jalur tindak pidana pencucian uang (TPPU). "Oleh karenanya majelis hakim merekomendasikan agar penyidik kejaksaan agung RI melanjutkan penelusuran harta dimaksud melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal Pasal 3 UU Tipikor yang telah terbukti sebagaimana putusan ini," kata hakim.

Rekomendasi ini menimbulkan pertanyaan krusial: jika hakim yakin ada Rp4,8 triliun yang perlu diusut, mengapa tidak dimasukkan dalam putusan ini? Dan jika memang ada aliran dana sebesar itu yang mencurigakan, mengapa Google—sebagai pihak yang diduga memberikan investasi sebagai imbalan atas kebijakan Nadiem—tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau tersangka?

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, merespons dengan menyatakan bahwa pihaknya akan mempelajari putusan tersebut. "Akan dipelajari putusannya terlebih dahulu oleh penuntut umum dan penyidik atas pertimbangan majelis hakim," kata Anang.

Siapa yang Menanggung Risiko?

Nadiem mengaku tidak memiliki harta sebesar Rp809,5 miliar untuk membayar uang pengganti. "Mereka tahu dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apa pun. Itu artinya saya divonis 15 tahun," ujar Nadiem.

Jika Nadiem tidak dapat membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama lima tahun. Dengan kata lain, vonis 10 tahun penjara bisa menjadi 15 tahun jika Nadiem tidak mampu membayar.

Sementara itu, Google—yang menurut hakim adalah "satu-satunya pihak yang diuntungkan secara fundamental" dari kebijakan Chromebook—tidak menghadapi konsekuensi hukum apa pun. Tidak ada perwakilan Google yang dipanggil sebagai saksi, tidak ada investigasi terhadap investasi Google ke PT AKAB, dan tidak ada upaya untuk menelusuri apakah memang ada kesepakatan quid pro quo antara Google dan Nadiem.

Ini adalah pola yang berulang dalam kasus korupsi di Indonesia: pejabat publik dihukum, tetapi korporasi yang diduga memberikan suap atau menerima keuntungan dari kebijakan yang korup jarang tersentuh hukum. Dalam kasus ini, pertanyaan mendasarnya adalah: jika memang ada korupsi, mengapa hanya satu pihak yang dihukum?

Kebijakan atau Korupsi: Garis Tipis yang Berbahaya

Kasus Nadiem membuka perdebatan yang lebih luas tentang batas antara diskresi kebijakan dan tindak pidana korupsi. Setiap menteri memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bidangnya. Kebijakan tersebut tentu akan menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain—itulah sifat dari setiap keputusan publik.

Pertanyaannya adalah: kapan sebuah kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu menjadi tindak pidana korupsi? Apakah cukup dengan menunjukkan bahwa ada pihak yang diuntungkan dan ada hubungan bisnis antara pembuat kebijakan dengan pihak yang diuntungkan? Atau harus ada bukti konkret tentang kesepakatan, aliran dana, atau imbalan langsung?

Dalam kasus Nadiem, hakim mayoritas menilai bahwa "korelasi temporal dan substansi" antara kebijakan dan investasi Google sudah cukup untuk membuktikan korupsi. Namun, hakim Andi Saputra tidak setuju—ia menilai tidak ada bukti niat jahat atau perbuatan jahat yang konkret.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan ketidakpastian hukum yang berbahaya. Jika setiap kebijakan yang menguntungkan pihak tertentu bisa dianggap korupsi hanya berdasarkan "korelasi temporal," maka setiap menteri berisiko dipidana setelah masa jabatannya berakhir. Ini akan membuat pejabat publik takut mengambil keputusan, atau hanya mengambil keputusan yang aman secara politik tetapi tidak efektif secara kebijakan.

Di sisi lain, jika standar pembuktian korupsi terlalu tinggi, maka pejabat yang memang korup bisa lolos dengan mudah. Mereka cukup memastikan tidak ada jejak langsung antara kebijakan dan keuntungan pribadi, meskipun secara substansial mereka memang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan sendiri.

Akuntabilitas yang Setengah Jalan

Vonis terhadap Nadiem adalah contoh akuntabilitas yang setengah jalan. Di satu sisi, putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan berani menghukum pejabat tinggi negara, bahkan yang dekat dengan presiden. Ini adalah sinyal positif untuk penegakan hukum.

Namun, di sisi lain, putusan ini juga menunjukkan kelemahan mendasar dalam sistem akuntabilitas kita. Pertama, hanya pejabat publik yang dihukum, sementara korporasi yang diduga terlibat tidak tersentuh. Kedua, ada Rp4,8 triliun yang hakim sendiri akui perlu diusut, tetapi tidak dimasukkan dalam putusan ini—seolah-olah akuntabilitas bisa ditunda atau dipecah-pecah.

Ketiga, dan mungkin paling penting, tidak ada kejelasan tentang siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kebijakan ini. Jika kebijakan digitalisasi pendidikan memang arahan presiden—seperti yang diklaim Nadiem dan dikonfirmasi oleh Jokowi—mengapa hanya menteri yang menandatangani yang dihukum? Apakah ini berarti presiden bisa memberi arahan kebijakan yang berpotensi korup, tetapi menteri yang harus menanggung risiko hukumnya?

Nadiem telah menyatakan akan mengajukan banding. Proses hukum masih akan berlanjut, dan mungkin akan ada kejelasan lebih lanjut di tingkat banding atau kasasi. Namun, terlepas dari hasil akhir kasus ini, pertanyaan mendasar tetap: dalam sistem kita, siapa yang sebenarnya menanggung risiko dari keputusan kebijakan—dan siapa yang diuntungkan?

Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan tidak hanya nasib Nadiem, tetapi juga masa depan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Jika pejabat publik takut mengambil keputusan karena risiko dipidana, kita akan kehilangan inovasi dan keberanian dalam kebijakan. Tetapi jika pejabat publik bisa menyalahgunakan wewenang tanpa konsekuensi, kita akan kehilangan kepercayaan publik dan keadilan.

Kasus Nadiem Makarim bukan hanya tentang satu mantan menteri dan satu kasus korupsi. Ia adalah cermin dari dilema akuntabilitas yang lebih besar: bagaimana kita menyeimbangkan antara memberikan ruang bagi pejabat publik untuk membuat kebijakan, dan memastikan mereka tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi? Bagaimana kita memastikan bahwa akuntabilitas tidak hanya menghukum individu, tetapi juga mengungkap sistem dan jaringan yang memungkinkan korupsi terjadi?

Sampai pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan jelas, vonis seperti yang dijatuhkan kepada Nadiem akan terus memicu perdebatan—dan ketidakpastian hukum yang berbahaya bagi tata kelola pemerintahan kita.