Motor Listrik Rp Triliunan di Tengah Rupiah Ambruk

Kejaksaan Agung menyita 17.600 motor listrik dari Badan Gizi Nasional, armada bernilai ratusan miliar yang dibeli saat rupiah anjlok ke Rp17.821 per dolar AS, untuk program yang seharusnya soal piring makan anak sekolah. Bagaimana mungkin lembaga yang bertugas memastikan gizi anak bangsa justru mengalokasikan anggaran untuk kendaraan listrik dalam jumlah masif, di tengah defisit pasokan susu dan tantangan rantai pasok pangan yang mendesak?

Pertanyaan ini bukan sekadar soal prioritas anggaran yang keliru. Ini tentang bagaimana uang rakyat mengalir ke pengadaan yang mencurigakan, melibatkan vendor yang baru berdiri, dan terjadi dalam momentum kurs yang merugikan negara. Sementara mitra SPPG kecil terancam bangkrut akibat penghentian operasional saat libur sekolah, dan peternak lokal berjuang memenuhi kebutuhan bahan baku, pejabat BGN justru meloloskan kontrak senilai triliunan untuk armada yang tidak jelas urgensinya.

Anatomi Pengadaan yang Mencurigakan

Vendor Baru dengan Produk yang Belum Teruji

PT Adlas Sarana Elektrik (Emmo), pemenang tender pengadaan motor listrik BGN, baru mendapatkan SK AHU dari Kementerian Hukum dan HAM pada 5 Agustus 2025. Hanya 17 hari kemudian, pada 22 Agustus 2025, direktur utama Abdullah Alwi dan direktur Gunanjar Barokah baru mendaftarkan merek Emmo JVX GT ke DJKI—dengan status hingga kini masih dalam tahap Pemeriksaan Substantif 1, belum ada keputusan akhir diterima atau ditolak.

Lebih mengejutkan lagi, akhir September 2025, PT Adlas Sarana Elektrik baru merilis dua produk pertamanya (JVX GT dan JVH Max) melalui Instagram resmi @emmo.mobility. Artinya, ketika kontrak pengadaan ditandatangani, produk yang akan diserahkan bahkan belum ada di pasar. Ini bukan sekadar soal vendor baru—ini tentang vendor yang produknya belum teruji, belum memiliki track record, dan belum memiliki perlindungan merek yang sah.

Pola ini mengingatkan kita pada kasus korupsi pengadaan Chromebook Kemendikbud yang melibatkan vendor boneka e-Katalog. Dalam kasus tersebut, perusahaan-perusahaan yang baru berdiri tiba-tiba memenangkan tender bernilai ratusan miliar, dengan produk yang spesifikasinya direkayasa untuk menguntungkan vendor tertentu. Apakah kita sedang menyaksikan pengulangan pola yang sama di BGN?

Struktur Kepemilikan yang Perlu Ditelusuri

PT Adlas Sarana Elektrik dimiliki oleh PT Yasa Artha Trimanunggal sebagai pemegang saham mayoritas dengan 6.006 lembar saham senilai Rp6,006 miliar. Sisanya dipegang Abdullah Alwi (3.003 lembar/Rp3,003 miliar) dan Gunanjar Barokah (1.001 lembar/Rp1,001 miliar). Alwi menjabat direktur utama dan Gunanjar direktur di PT Adlas Sarana Elektrik.

Pertanyaan krusial yang perlu dijawab: siapa pemilik sebenarnya PT Yasa Artha Trimanunggal? Apakah ada keterkaitan dengan pejabat BGN atau pihak-pihak yang memiliki akses ke proses pengadaan? Dalam kasus Chromebook, jejaring kepemilikan silang antara vendor dan pihak-pihak yang memiliki pengaruh dalam proses tender menjadi kunci terungkapnya skema korupsi.

Transparansi struktur kepemilikan bukan sekadar formalitas administratif—ini adalah garis pertahanan pertama untuk mencegah konflik kepentingan dan kolusi dalam pengadaan barang publik.

Timing yang Mencurigakan: Rupiah Ambruk, Kontrak Ditandatangani

Kurs Rp17.821: Momentum Emas untuk Markup Komponen Impor

Data pasar menunjukkan kurs USD/IDR berada di level Rp17.821 per dolar AS, mendekati level terendah dalam 52 minggu terakhir yang pernah menyentuh Rp18.222. Dalam konteks pengadaan motor listrik yang sebagian besar komponennya impor—baterai lithium, motor controller, inverter—kurs yang melemah seharusnya menjadi sinyal untuk menunda pengadaan atau mencari alternatif produksi lokal.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kontrak senilai Rp1,035 triliun untuk 21.801 unit motor listrik ditandatangani, dengan nilai per unit yang mencapai sekitar Rp47,5 juta. Bandingkan dengan harga pasar motor listrik sejenis yang berkisar Rp25-35 juta untuk spesifikasi standar. Selisih Rp12-22 juta per unit ini—dikalikan 21.801 unit—berpotensi menjadi markup senilai Rp261-479 miliar.

Apakah kontrak menggunakan acuan kurs yang menguntungkan vendor? Apakah ada klausul eskalasi harga yang memungkinkan vendor menaikkan harga seiring pelemahan rupiah, sementara komponen sebenarnya sudah dibeli dengan kurs yang lebih baik? Pertanyaan-pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan audit forensik terhadap dokumen kontrak dan pembayaran.

Justifikasi Operasional yang Tidak Masuk Akal

DPR mengklaim tidak pernah menyetujui RKA BGN yang memasukkan pos pengadaan 17.600 motor listrik. Jika benar, ini berarti pengadaan dilakukan tanpa persetujuan legislatif yang seharusnya menjadi mekanisme checks and balances dalam pengelolaan APBN.

Pertanyaan mendasar: untuk apa BGN membutuhkan 17.600 motor listrik?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan distribusi makanan dari Satuan Pelaksana Penyediaan Gizi (SPPG) ke sekolah-sekolah. Dalam ekosistem ini, yang membutuhkan kendaraan distribusi adalah mitra SPPG, bukan BGN sebagai regulator dan supervisor. BGN tidak menjalankan operasional dapur atau distribusi langsung—peran itu ada di tangan mitra swasta dan koperasi.

Jika argumen yang digunakan adalah untuk "monitoring dan supervisi", apakah masuk akal membutuhkan 17.600 unit? Dengan asumsi BGN memiliki 1.000 pegawai lapangan (angka yang sangat besar untuk sebuah badan baru), itu artinya setiap pegawai mendapat 17-18 motor. Absurd.

Satu-satunya penjelasan rasional adalah: motor listrik ini bukan untuk operasional BGN, melainkan untuk didistribusikan ke pihak lain—mungkin mitra SPPG sebagai "insentif" atau "hibah". Jika benar, ini membuka pertanyaan baru: apakah skema ini dirancang untuk menghindari pajak?

Skema Hibah yang Menguapkan Pajak Negara

DJP Memperingatkan Risiko Hilangnya Penerimaan Negara

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menyoroti potensi penerimaan pajak yang besar dari dana insentif SPPG, sekaligus memperingatkan risiko hilangnya pendapatan negara dari skema hibah yang tidak tepat. Jika penyaluran motor listrik ke mitra SPPG dikategorikan sebagai "hibah", maka vendor dan penerima bisa terhindar dari kewajiban PPN 12% dan PPh.

Dengan nilai kontrak Rp1,035 triliun, potensi PPN yang seharusnya masuk ke kas negara adalah sekitar Rp124,2 miliar. Belum lagi PPh Badan yang seharusnya dibayar vendor atas keuntungan dari kontrak ini. Jika margin keuntungan diasumsikan 20% (Rp207 miliar), dengan tarif PPh Badan 22%, maka negara kehilangan sekitar Rp45,5 miliar dari PPh.

Total potensi pajak yang menguap: Rp169,7 miliar—dari satu kontrak pengadaan motor listrik saja.

Ini belum termasuk potensi pajak dari kontrak-kontrak pengadaan lain di BGN yang menggunakan skema serupa. DJP memperkirakan potensi pajak dari ekosistem MBG bisa mencapai triliunan rupiah jika seluruh transaksi dikenakan pajak secara proper.

Siapa yang Merancang Skema Ini?

Pertanyaan yang harus dikejar: siapa pejabat atau unit di BGN yang menyusun skema kontrak dengan klausul "hibah" ini? Apakah ada keterlibatan konsultan hukum atau pihak ketiga yang merancang struktur transaksi untuk meminimalkan pajak?

Dalam kasus Chromebook, terungkap bahwa ada "arsitek" di balik skema pengadaan yang merancang spesifikasi teknis, struktur kontrak, dan mekanisme pembayaran sedemikian rupa untuk menguntungkan vendor tertentu dan menghindari deteksi audit. Pola yang sama sangat mungkin terjadi di BGN.

Bunyi klausul penyaluran dana dalam kontrak BGN-SPPG perlu dibuka untuk publik. Apakah memang secara eksplisit disebut "hibah"? Atau menggunakan istilah lain seperti "bantuan", "stimulan", atau "insentif" yang secara hukum bisa diinterpretasikan berbeda untuk kepentingan perpajakan?

Korban Sebenarnya: SPPG Kecil dan Peternak Lokal

Penghentian Operasional Saat Libur Sekolah: Efisiensi atau Pembunuhan Ekonomi Lokal?

BGN memutuskan menghentikan sementara distribusi MBG selama libur sekolah untuk menghemat anggaran Rp3 triliun. Keputusan ini ditolak keras oleh Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Bergizi Indonesia (Gapembi) karena berpotensi merugikan ekosistem ekonomi lokal hingga triliunan rupiah.

Mengapa? Karena mitra SPPG—terutama yang berskala kecil dan menengah—telah melakukan investasi besar dalam infrastruktur dapur, peralatan, dan tenaga kerja. Banyak dari mereka mengambil pinjaman bank untuk memenuhi standar operasional yang ditetapkan BGN. Penghentian operasional berarti tidak ada pemasukan, sementara biaya tetap seperti cicilan bank, sewa tempat, dan gaji karyawan tetap berjalan.

Seorang pemilik dapur MBG di Palembang bahkan dilaporkan ke polisi karena tidak bisa mengembalikan pinjaman emas yang digunakan untuk modal usaha. Ini hanya satu kasus yang terungkap—berapa banyak lagi mitra SPPG yang terancam bangkrut namun tidak terekspos media?

Ironi yang menyakitkan: sementara mitra SPPG kecil berjuang bertahan hidup, BGN mengalokasikan Rp1,035 triliun untuk motor listrik yang tidak jelas urgensinya.

Defisit Susu dan Tantangan Peternak Lokal

Program MBG menghadapi tantangan defisit produksi susu nasional. Untuk memenuhi kebutuhan susu bagi jutaan anak sekolah, BGN harus mengimpor—yang berarti menguras devisa di tengah rupiah yang sudah lemah.

Pemerintah daerah seperti Jawa Tengah merespons dengan mewajibkan SPPG menyerap telur dan ayam dari peternak lokal. Ini langkah positif untuk pemberdayaan ekonomi lokal, namun menghadapi hambatan struktural: peternak kecil tidak memiliki kapasitas produksi dan standarisasi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan MBG dalam skala besar.

Pertanyaan kritis: jika BGN benar-benar peduli pada pemberdayaan ekonomi lokal dan kedaulatan pangan, mengapa tidak mengalokasikan Rp1,035 triliun untuk:

• Subsidi dan pelatihan peternak sapi perah lokal untuk meningkatkan produksi susu
• Pembangunan cold chain infrastructure untuk distribusi produk segar dari peternak ke SPPG
• Kapitalisasi koperasi peternak agar bisa menjadi supplier utama MBG

Alih-alih, dana triliunan mengalir ke pengadaan motor listrik yang tidak menyelesaikan masalah mendasar program MBG.

Aksi Massa: Dukungan Murni atau Mobilisasi Terstruktur?

Gelombang Dukungan di Berbagai Daerah

Berbagai aksi massa di daerah seperti Malang dan Jember digelar untuk menyuarakan dukungan agar program MBG dan Koperasi Merah Putih tidak dihentikan. Massa menuntut agar pemerintah tidak menghentikan program yang dinilai bermanfaat bagi ekonomi kerakyatan.

Namun, pertanyaan yang perlu diajukan: siapa yang mendanai dan mengoordinasikan aksi massa ini secara serentak di berbagai daerah? Apakah ini benar-benar gerakan spontan dari masyarakat yang merasakan manfaat MBG, atau ada mobilisasi terstruktur dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dalam ekosistem MBG?

Pola Mobilisasi yang Perlu Ditelusuri

Dalam konteks ekonomi politik, aksi massa sering digunakan sebagai leverage untuk menekan pengambil kebijakan. Jika vendor SPPG besar—yang memiliki kontrak bernilai miliaran rupiah—merasa terancam oleh evaluasi tata kelola atau penghentian program, mereka memiliki insentif kuat untuk memobilisasi dukungan publik.

Apakah ada aliran dana dari pengurus Gapembi atau vendor SPPG kepada koordinator lapangan aksi massa? Apakah ada instruksi atau koordinasi terpusat? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk mendiskreditkan hak rakyat bersuara, namun untuk memastikan bahwa suara yang terdengar adalah suara rakyat yang sesungguhnya, bukan suara kepentingan bisnis yang dibungkus narasi kerakyatan.

Gerindra, partai pengusung Presiden Prabowo Subianto, bahkan mengeluarkan pernyataan meminta agar tidak ada pihak yang "tebar kebencian" soal MBG. Pernyataan ini bisa diinterpretasikan sebagai upaya meredam kritik, namun juga bisa dibaca sebagai sinyal bahwa ada tekanan politik yang kuat untuk melindungi program ini dari evaluasi kritis.

Jalan ke Depan: Reformasi atau Pengulangan Pola Lama?

Komitmen Pemerintah: Perbaikan Tata Kelola

Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan program MBG tetap dilanjutkan dengan perbaikan tata kelola. Ini komitmen yang baik, namun perlu dijabarkan dalam langkah-langkah konkret:

1. Audit forensik menyeluruh terhadap seluruh kontrak pengadaan BGN, khususnya pengadaan motor listrik dan kontrak-kontrak bernilai besar lainnya
2. Transparansi penuh dokumen kontrak, termasuk klausul pembayaran, eskalasi harga, dan mekanisme pengawasan
3. Investigasi independen terhadap struktur kepemilikan vendor pemenang tender untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan
4. Reformasi skema penyaluran dana ke mitra SPPG untuk memastikan kepatuhan pajak dan mencegah penyalahgunaan skema hibah
5. Perlindungan hukum dan ekonomi bagi mitra SPPG kecil yang menjadi korban ketidakpastian kebijakan

Ujian Integritas Negara

Program MBG adalah ujian integritas negara. Apakah kita mampu menjalankan program sosial berskala besar tanpa membiarkannya menjadi ladang korupsi? Apakah kita bisa memastikan bahwa uang rakyat benar-benar sampai ke piring makan anak-anak, bukan menguap dalam markup pengadaan dan skema penghindaran pajak?

Kasus motor listrik BGN adalah cermin dari tantangan struktural yang lebih besar: lemahnya sistem pengawasan pengadaan publik, celah hukum dalam skema hibah dan insentif, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan program strategis nasional.

Jika pola ini tidak diputus, kita akan terus menyaksikan pengulangan: program dengan niat baik dikorupsi oleh oknum yang memanfaatkan celah sistem, sementara korban sebenarnya—mitra kecil, peternak lokal, dan anak-anak yang seharusnya menerima gizi berkualitas—terus membayar harga.

Follow the Money, Temukan Kebenaran

Kejaksaan Agung telah menyita 17.600 motor listrik dari BGN. Ini baru permulaan. Investigasi harus dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial:

• Siapa pemilik sebenarnya PT Yasa Artha Trimanunggal dan apakah ada keterkaitan dengan pejabat BGN?
• Berapa markup sebenarnya dalam kontrak pengadaan motor listrik, dan ke mana selisih harga mengalir?
• Siapa yang merancang skema hibah yang menghindari pajak triliunan rupiah?
• Apakah aksi massa pendukung MBG murni dari rakyat atau dimobilisasi oleh vendor yang terancam?

Follow the money—jejaki aliran dana dari APBN ke vendor, dari vendor ke pihak-pihak yang memiliki pengaruh, dan dari skema hibah ke kantong-kantong yang seharusnya membayar pajak.

Hanya dengan transparansi penuh dan penegakan hukum yang tegas, kita bisa memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi program untuk anak bangsa, bukan mesin ATM bagi segelintir oknum.

Rakyat berhak tahu: apakah Rp1,035 triliun benar-benar untuk gizi anak Indonesia, atau untuk menggemukkan rekening para koruptor di tengah rupiah yang ambruk?

Catatan Redaksi: Artikel ini disusun berdasarkan data publik dan sumber berita terpercaya. Kami mengundang pihak-pihak terkait—BGN, PT Adlas Sarana Elektrik, PT Yasa Artha Trimanunggal, dan Kejaksaan Agung—untuk memberikan klarifikasi dan data pendukung guna melengkapi investigasi ini. Transparansi adalah hak publik, dan akuntabilitas adalah kewajiban pejabat negara.