Bola Panas Rp4,8 Triliun ke Kejagung

Angka Rp4,8 triliun yang ditolak majelis hakim tidak lenyap—ia dilempar ke meja Kejaksaan Agung dengan satu instruksi: buktikan lewat pencucian uang, bukan korupsi.

Pada Selasa (30/6/2026), Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Namun di balik putusan itu, ada keputusan lain yang berpotensi membuka babak investigasi jauh lebih besar: majelis hakim menolak tuntutan uang pengganti sebesar Rp4,8 triliun yang diajukan jaksa, dan merekomendasikan agar Kejagung menempuh jalur tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk mengusut aliran dana tersebut.

Rekomendasi ini bukan sekadar catatan kaki dalam putusan. Ia adalah sinyal bahwa pusat gravitasi kasus ini sedang bergeser—dari seorang menteri ke jejak aliran dana korporasi yang belum tersentuh.

Mengapa Hakim Menolak Rp4,8 Triliun?

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim mengakui semangat jaksa untuk memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara. Namun hakim menegaskan bahwa semangat itu harus berjalan dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas.

"Permohonan uang pengganti sebesar Rp4 triliun sekian tidak dapat dikabulkan dalam perkara a quo, bukan karena menyangkal keberadaan harta tidak seimbang, melainkan karena jalur hukum yang dipilih tidak tepat," kata hakim saat membacakan pertimbangan.

Dengan kata lain: hakim tidak mengatakan uang itu tidak ada. Hakim mengatakan jaksa salah pintu.

Tuntutan uang pengganti Rp4,8 triliun itu didasarkan pada mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 37 dan Pasal 37A UU Tipikor, yang mengaitkan peningkatan harta kekayaan tidak wajar berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Nadiem tahun 2022. Namun hakim menilai konstruksi hukum itu tidak cukup kuat untuk diterapkan dalam perkara korupsi ini.

Sebagai gantinya, majelis hakim merekomendasikan agar penyidik Kejaksaan Agung melanjutkan penelusuran harta tersebut melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang, dengan tindak pidana asal Pasal 3 UU Tipikor yang telah terbukti dalam putusan ini.

TPPU: Jalur Hukum yang Lebih Tajam

Rekomendasi TPPU bukan sekadar formalitas. Jalur ini membuka ruang investigasi yang jauh lebih luas dan invasif dibandingkan perkara korupsi biasa.

Dalam kasus TPPU, penyidik dapat menelusuri seluruh transaksi keuangan yang terkait dengan tindak pidana asal—dalam hal ini, korupsi pengadaan Chromebook yang telah terbukti. Ini berarti aliran dana dari Google ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB), kemudian ke PT Gojek Indonesia, hingga struktur kepemilikan saham dan dividen, semuanya bisa dibedah.

Lebih dari itu, TPPU memungkinkan penyidik untuk menyeret pihak-pihak yang menerima, menguasai, atau menikmati hasil tindak pidana—bahkan jika mereka tidak terlibat langsung dalam tindak pidana asal. Artinya, entitas korporasi yang selama ini absen dari konstruksi hukum kasus Nadiem bisa menjadi target baru.

Hakim dalam pertimbangannya menyebut bahwa investasi Google sebesar USD 69 juta pada Agustus 2021 ke PT AKAB—yang terjadi beberapa bulan setelah Permendikbud No. 5/2021 diterbitkan—bukan kebetulan, melainkan “perwujudan nyata dari tujuan menguntungkan korporasi”. Namun dalam perkara korupsi ini, Google tidak pernah menjadi pihak yang diperiksa atau dimintai keterangan.

TPPU membuka pintu untuk mengisi kekosongan itu.

Respons Kejagung: Masih Mempelajari

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menyatakan pihaknya akan mempelajari putusan hakim terlebih dahulu sebelum mengambil langkah.

"Akan dipelajari putusannya terlebih dahulu oleh penuntut umum dan penyidik atas pertimbangan majelis hakim," kata Anang saat dihubungi pada Rabu (1/7/2026).

Respons ini terdengar hati-hati—dan memang seharusnya begitu. Membangun kasus TPPU memerlukan audit finansial yang detail, kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta kemungkinan permintaan bantuan hukum internasional jika aliran dana melibatkan yurisdiksi asing.

Namun hati-hati bukan berarti lambat. Rekomendasi hakim ini adalah amanat hukum yang disampaikan dalam putusan pengadilan. Jika Kejagung tidak menindaklanjutinya, pertanyaan publik akan segera muncul: apakah ada keengganan politik untuk menyeret entitas yang lebih besar?

Uang Pengganti Rp809,5 Miliar: Beban yang Mustahil

Sementara tuntutan Rp4,8 triliun ditolak, majelis hakim tetap menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp809,5 miliar kepada Nadiem. Jumlah ini dihitung berdasarkan aliran investasi Google yang masuk ke PT AKAB, kemudian mengalir ke PT Gojek Indonesia.

Hakim menyatakan bahwa investasi Google membuat PT AKAB menghentikan modal ke PT Gojek Indonesia sebesar Rp809,5 miliar, dan aliran dana itu dapat dilacak dengan jelas.

Namun Nadiem sendiri menyatakan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayar jumlah tersebut. Berdasarkan LHKPN terakhirnya, ia tidak memiliki aset likuid sebesar itu.

"Mereka tahu dari laporan hasil kekayaan saya di akhir saya menjabat, saya tidak punya uang sebanyak itu dalam bentuk apa pun. Itu artinya saya divonis 15 tahun," kata Nadiem usai sidang.

Jika uang pengganti tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Nadiem dapat disita dan dilelang. Jika harta tidak mencukupi, ia akan dikenai pidana penjara tambahan selama lima tahun.

Dengan demikian, vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan hakim bisa bertambah menjadi 15 tahun—angka yang mendekati tuntutan jaksa sebesar 18 tahun.

Dissenting Opinion: Sinyal Ketidakpastian Hukum

Putusan ini juga diwarnai oleh dissenting opinion dari hakim anggota Andi Saputra, yang menilai Nadiem seharusnya dibebaskan karena tidak terbukti adanya niat jahat (mens rea) maupun perbuatan jahat (actus reus).

"Tidak terbukti adanya niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang menjadi jembatan penghubung atau causal connection antara konflik kepentingan dengan kejahatan korporasi," kata Andi saat membacakan pendapat berbeda.

Andi juga menilai bahwa penandatanganan Permendikbud No. 5/2021 tidak dapat langsung dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum, dan percakapan dalam grup WhatsApp yang terjadi sebelum Nadiem menjabat tidak cukup untuk dijadikan dasar bahwa telah terjadi kesepakatan melakukan tindak pidana.

Dissenting opinion ini memberikan amunisi kuat bagi tim kuasa hukum Nadiem dalam proses banding. Namun di sisi lain, ia juga menunjukkan bahwa konstruksi hukum kasus ini masih diperdebatkan—bahkan di kalangan hakim yang memeriksa perkara.

Arahan Presiden: Tameng atau Spin?

Nadiem dalam pleidoinya menyatakan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan, termasuk pengadaan Chromebook, merupakan arahan resmi dari Presiden Joko Widodo.

Merespons hal itu, Jokowi menyatakan bahwa Nadiem adalah "orang baik" dan semua kebijakan yang dijalankan menteri memang atas arahan presiden.

"Iya, semua kebijakan, semua program memang semuanya dari presiden," kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (3/6/2026).

Namun pernyataan ini tidak mengubah fakta hukum yang telah diputuskan pengadilan. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa korelasi temporal dan substansi antara penerbitan kebijakan yang menguntungkan Google dengan aliran investasi Google ke sistem korporasi Nadiem “bukan kebetulan melainkan perwujudan nyata dari tujuan menguntungkan korporasi”.

Dengan kata lain, meskipun kebijakan digitalisasi pendidikan mungkin merupakan arahan presiden, cara Nadiem mengeksekusinya—dengan menerbitkan Permendikbud yang menciptakan monopoli bagi Chrome OS dan menguntungkan perusahaan yang ia dirikan—tetap dinilai sebagai tindak pidana korupsi.

Apa yang Akan Terjadi Selanjutnya?

Nadiem telah menyatakan akan mengajukan banding. Proses banding ini akan menjadi pertarungan hukum yang panjang, terutama mengingat adanya dissenting opinion yang memberikan dasar argumen kuat untuk mempertanyakan putusan majelis.

Namun terlepas dari nasib Nadiem di tingkat banding, rekomendasi TPPU dari majelis hakim telah membuka babak baru yang berpotensi jauh lebih besar.

Jika Kejagung menindaklanjuti rekomendasi ini, investigasi akan bergerak ke arah yang belum pernah disentuh dalam perkara korupsi ini: aliran dana korporasi, struktur investasi Google ke AKAB, dan kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang selama ini tidak terlihat.

Pertanyaan-pertanyaan kunci yang perlu dijawab dalam investigasi TPPU antara lain:

• Apakah ada audit finansial yang menautkan pengadaan Chromebook dengan tranche investasi spesifik dari Google ke AKAB?
• Apakah eksekutif GoTo atau AKAB akan dipanggil sebagai saksi atau bahkan tersangka?
• Apakah PPATK telah menerima atau akan membuat laporan transaksi mencurigakan terkait aliran dana ini?
• Apakah Google Indonesia atau Google Global akan dimintai keterangan resmi mengenai investasi tersebut?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan apakah kasus Nadiem Makarim adalah titik akhir, atau justru pintu masuk ke investigasi yang jauh lebih luas.

Sinyal bagi Ekosistem Digital

Kasus ini juga mengirimkan sinyal yang tidak nyaman bagi ekosistem digital Indonesia. Jika korelasi temporal antara kebijakan publik dan investasi korporasi dapat dikonstruksikan sebagai korupsi, maka setiap teknokrat yang pernah bekerja di sektor swasta sebelum menjabat di pemerintahan akan menghadapi risiko hukum yang sama.

Ini bukan berarti teknokrat tidak boleh diawasi. Sebaliknya, pengawasan terhadap konflik kepentingan adalah hal yang mutlak diperlukan. Namun konstruksi hukum yang digunakan dalam kasus Nadiem—yang mendasarkan pembuktian pada korelasi temporal tanpa audit finansial yang menautkan pengadaan dengan investasi spesifik—menciptakan preseden yang bisa menjadi chilling effect bagi rekrutmen talenta swasta ke pemerintahan.

Lebih dari itu, absennya Google dari konstruksi hukum kasus ini menimbulkan pertanyaan: mengapa pihak yang paling diuntungkan dari kebijakan ini tidak pernah diperiksa?

Rekomendasi TPPU dari majelis hakim adalah kesempatan untuk menjawab pertanyaan itu. Jika Kejagung menindaklanjutinya dengan serius, kita mungkin akan melihat babak baru yang tidak hanya mengadili individu, tetapi juga membedah struktur kekuasaan korporasi yang selama ini beroperasi di balik layar.

Bola panas Rp4,8 triliun kini ada di tangan Kejagung. Pertanyaannya bukan lagi apakah Nadiem bersalah—itu sudah diputuskan pengadilan. Pertanyaannya adalah: siapa lagi yang akan terseret jika bola itu benar-benar digulirkan?