44,5% Pemegang Obligasi Menolak: Restrukturisasi WIKA Buntu

Pada 29 Juli 2026, di ruang RUPO, hampir separuh pemegang obligasi WIKA — tepatnya 44,495% — memilih menolak. Kuorum 75% yang dibutuhkan emiten tak pernah tercapai, dan satu-satunya jalan keluar yang selama ini dijanjikan manajemen kepada investor ritel kini kehilangan pijakan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 yang digelar di WIKA Tower 2, Jakarta Timur, seharusnya menjadi titik balik bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Manajemen mengajukan perubahan jatuh tempo pokok obligasi dan penundaan pembayaran bunga sebagai bagian dari upaya restrukturisasi keuangan komprehensif. Namun hasil pemungutan suara menunjukkan realitas yang pahit: dari Rp1,1035 triliun obligasi yang hadir, hanya 55,505% atau setara Rp612,5 miliar yang menyetujui usulan emiten. Sisanya, Rp491 miliar atau 44,495%, tegas menolak.

Angka penolakan ini bukan sekadar statistik. Ia adalah sinyal bahwa sebagian besar kreditur tidak lagi percaya pada kemampuan WIKA menyelesaikan kewajibannya melalui perpanjangan tenor semata. Lebih dari itu, kegagalan mencapai kuorum 75% yang disyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan berarti RUPO tidak dapat mengambil keputusan apapun atas agenda pertama. Bahkan untuk agenda kedua — penundaan dan perubahan jadwal pembayaran bunga — emiten sama sekali tidak mengajukan usulan keputusan kepada pemegang obligasi.

Bagi 59.855 investor ritel yang dananya senilai Rp728,98 miliar kini tersandera dalam suspensi saham sejak 18 Februari 2025, kegagalan RUPO ini menambah lapisan ketidakpastian yang tebal. Pertanyaan yang diajukan dalam artikel sebelumnya tentang nasib investor ritel kini terjawab sebagian — dengan jawaban yang tidak menggembirakan.

Asumsi Restrukturisasi yang Runtuh

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, sebelumnya menargetkan pembukaan kembali perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada semester II 2026. "Target kami sih di semester II mestinya itu sudah dibuka," ujarnya pada April 2026. Target ini didasarkan pada asumsi bahwa restrukturisasi utang, baik dengan perbankan maupun pemegang obligasi dan sukuk, akan rampung pada semester I 2026.

Namun kegagalan RUPO 29 Juli 2026 menunjukkan bahwa asumsi tersebut tidak lagi valid. Restrukturisasi obligasi yang menjadi salah satu pilar utama penyehatan keuangan WIKA kini menghadapi jalan buntu. Tanpa persetujuan pemegang obligasi untuk memperpanjang jatuh tempo, WIKA harus mencari sumber pendanaan alternatif untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo — atau menghadapi risiko gagal bayar yang akan semakin memperburuk posisinya di mata regulator dan pasar.

Kondisi ini semakin krusial mengingat WIKA telah mencatat kerugian sebesar Rp9,7 triliun pada tahun 2025, melonjak 4,28 kali lipat dari kerugian tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,26 triliun. Ekuitas atau kekayaan bersih perseroan menyusut drastis menjadi hanya Rp1,68 triliun di akhir 2025, sementara total liabilitas masih bertengger di angka Rp48,4 triliun.

Klaim Perbaikan Operasional di Tengah Krisis Solvabilitas

Manajemen WIKA tidak tinggal diam. Sepanjang 2025, perseroan mengklaim berhasil menurunkan utang usaha sebesar Rp1,79 triliun atau turun 29,5%, serta utang berbunga sebesar Rp2,08 triliun atau turun 5,9% dibanding tahun sebelumnya. Total penurunan utang mencapai Rp3,87 triliun.

Di sisi operasional, WIKA juga mencatatkan perbaikan margin. Gross Profit Margin (GPM) perseroan naik dari 7,9% pada 2024 menjadi 8,5% di 2025. Peningkatan margin ini terutama ditopang oleh lini bisnis inti WIKA, yakni infrastruktur & gedung serta EPCC. Perseroan juga mencatatkan EBITDA operasi positif sebesar Rp426,52 miliar.

Pada kuartal I-2026, kinerja operasional bahkan menunjukkan tren positif yang lebih kuat. Gross profit margin WIKA meningkat menjadi 9,1% dari 7,4% periode yang sama tahun sebelumnya. Laba kotor dan EBITDA operasi perseroan hingga Maret 2026 tercatat meningkat masing-masing sebesar 3% dan 10,3% menjadi Rp238,36 miliar dan Rp104,9 miliar.

Namun perbaikan operasional ini belum cukup untuk meyakinkan kreditur obligasi. Penolakan 44,495% pemegang obligasi dalam RUPO menunjukkan bahwa pasar menilai risiko kredit WIKA masih terlalu tinggi, meskipun ada tanda-tanda perbaikan di level operasional. Ini adalah dilema klasik perusahaan yang mengalami krisis solvabilitas: kinerja operasional membaik, tetapi beban utang warisan terlalu besar untuk diselesaikan tanpa restrukturisasi radikal.

Arbitrase KCIC: Kartu Terakhir yang Belum Terbuka

Di tengah kebuntuan restrukturisasi obligasi, WIKA masih menaruh harapan pada proses arbitrase di Singapura terkait klaim piutang senilai Rp5,01 triliun terhadap PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Piutang ini merupakan klaim atas biaya pembengkakan (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Agung Budi Waskito mengonfirmasi bahwa perseroan telah mengajukan klaim tersebut melalui jalur arbitrase pihak ketiga di Singapura. "Untuk klaim WIKA yang Rp5 triliun lebih, ini adalah, tadi kami sampaikan, sedang berproses dengan KCIC, di mana kita sudah mengajukan ke Singapura (arbitrase pihak ketiga)," ungkap Agung pada November 2025.

Namun hingga kini, Agung belum dapat menyebut tingkat keberhasilan klaim tersebut. "Kita akan mengikuti jalannya sidang, sehingga kita belum bisa menyimpulkan kira-kira seberapa keberhasilan kita, sedang berproses," jelasnya.

Jika arbitrase dimenangkan dan piutang Rp5,01 triliun dapat dicairkan, WIKA akan memperoleh suntikan kas yang dapat digunakan untuk melunasi sebagian utang tanpa harus menempuh jalur konversi utang menjadi saham (debt-to-equity swap). Sebaliknya, jika arbitrase gagal atau hasilnya jauh di bawah nilai klaim, ruang gerak WIKA untuk menghindari dilusi saham akan semakin sempit.

Preseden dari afiliasi BUMN Karya lainnya menunjukkan bagaimana skema debt-to-equity swap telah mulai diimplementasikan. PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP), anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk, baru-baru ini menerbitkan 178.685.260 saham baru melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Tahap VI untuk mengonversi utang senilai Rp9,08 miliar kepada kreditur dagang.

Yang menarik, PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) — anak usaha WIKA — menjadi pihak yang menerima saham paling besar dalam skema WSBP tersebut, yakni 155.891.759 saham baru sebagai pengganti piutang dagang senilai sekitar Rp7,92 miliar. Ini menunjukkan bahwa mekanisme konversi utang menjadi saham telah menjadi instrumen nyata dalam restrukturisasi BUMN Karya di bawah pengawasan Danantara.

Peran Danantara: Disiplin Bisnis, Bukan Bailout

Pendekatan Danantara Asset Management terhadap restrukturisasi BUMN Karya menandai perubahan paradigma yang fundamental. Berbeda dengan era sebelumnya ketika pemerintah cenderung memberikan suntikan modal negara (PMN) untuk menyelamatkan BUMN yang bermasalah, Danantara tampaknya menerapkan logika bisnis yang lebih ketat.

Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan bahwa restrukturisasi harus menjadi momentum untuk membangun BUMN Karya yang lebih kuat. "Kita belajar dari pengalaman. Restrukturisasi ini harus menjadi titik balik untuk membangun BUMN Karya yang lebih kuat, lebih sehat, dan memiliki tata kelola yang lebih baik sehingga mampu tumbuh secara berkelanjutan dan mendukung pembangunan nasional," ujar Dony.

Pendekatan ini sejalan dengan strategi Danantara yang lebih menekankan disiplin bisnis ketimbang bailout instan. Bagi investor ritel WIKA, ini berarti tidak ada jaminan bahwa negara akan turun tangan dengan suntikan dana segar untuk menyelamatkan nilai investasi mereka. Sebaliknya, mereka harus bersiap menghadapi kemungkinan dilusi saham jika skema debt-to-equity swap menjadi jalan keluar yang dipilih.

Danantara kini mengendalikan 90,11% saham WIKA, memberikan keleluasaan penuh untuk menentukan arah restrukturisasi. Namun filosofi arah baru Danantara yang menekankan disiplin bisnis juga berarti bahwa keputusan restrukturisasi akan lebih banyak didasarkan pada kalkulasi ekonomi ketimbang pertimbangan sosial atau politik.

Pertanyaan yang Masih Terbuka

Kegagalan RUPO 29 Juli 2026 membuka lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Beberapa isu krusial yang masih belum terjawab antara lain:

Apakah wali amanat akan menjadwalkan RUPO kedua atau ketiga? Dokumen RUPO tidak menyebutkan rencana lanjutan setelah kegagalan mencapai kuorum. Tanpa RUPO lanjutan, WIKA harus mencari mekanisme alternatif untuk merestrukturisasi obligasi — atau menghadapi risiko gagal bayar ketika jatuh tempo tiba.

Berapa nilai haircut yang akan dikenakan kepada pemegang obligasi dan sukuk WIKA? Informasi ini akan menentukan seberapa besar beban kerugian yang ditanggung kreditur versus pemegang saham. Hingga kini, manajemen WIKA belum mempublikasikan detail skema haircut yang diusulkan.

Kapan RUPSLB akan digelar untuk memutuskan skema debt-to-equity swap? Tanpa informasi ini, investor ritel tidak dapat menghitung persentase dilusi yang akan mereka hadapi. WIKA sebelumnya mengumumkan akan menggelar RUPSLB pada 6 Agustus 2025 untuk perubahan susunan pengurus perseroan dan perubahan dana pensiun, namun tidak ada informasi mengenai agenda konversi utang menjadi saham.

Kapan putusan arbitrase KCIC akan keluar? Proses arbitrase internasional bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Belum ada kepastian jadwal putusan, sementara tekanan likuiditas WIKA terus meningkat.

Ancaman Delisting yang Kian Nyata

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memasukkan WIKA ke dalam daftar emiten yang berpotensi mengalami penghapusan pencatatan (delisting). Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menegaskan bahwa BEI tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis delisting, tetapi juga perlindungan bagi investor ritel. "Tentu kami harus mencermati itu, tidak hanya sekadar delisting, tetapi bagaimana perlindungan terhadap investor ritelnya bisa dilaksanakan juga," ujar Jeffrey pada Juli 2026.

Dalam laporan Potensi Delisting yang dipublikasikan melalui keterbukaan informasi pada 30 Juni 2026, WIKA tercatat telah mengalami suspensi selama 16 bulan sejak 18 Februari 2025. Saham WIKA terakhir diperdagangkan pada 15 Desember 2023 dengan harga penutupan Rp204 per lembar.

Kegagalan RUPO 29 Juli 2026 semakin memperbesar kemungkinan delisting. Tanpa restrukturisasi obligasi yang berhasil, WIKA akan semakin sulit memenuhi persyaratan BEI untuk membuka kembali perdagangan saham. Dan tanpa pembukaan suspensi, investor ritel akan terus kehilangan likuiditas — tidak bisa menjual saham untuk merealisasikan kerugian atau memindahkan modal.

Jalan Buntu Restrukturisasi

Kegagalan RUPO 29 Juli 2026 menandai titik balik yang krusial dalam upaya penyehatan WIKA. Asumsi bahwa restrukturisasi utang "tinggal soal waktu" yang mendasari target pembukaan suspensi semester II 2026 kini terbukti tidak lagi valid. Hampir separuh pemegang obligasi — 44,495% — memilih menolak usulan perpanjangan jatuh tempo, menunjukkan bahwa kepercayaan pasar terhadap kemampuan bayar WIKA sudah sangat tipis.

Di tengah kebuntuan ini, WIKA masih memiliki dua kartu yang belum terbuka: arbitrase KCIC senilai Rp5,01 triliun dan skema debt-to-equity swap yang dipimpin Danantara. Namun kedua opsi ini membawa risiko besar. Arbitrase bisa gagal atau menghasilkan nilai jauh di bawah klaim. Debt-to-equity swap akan mendilusi investor ritel secara ekstrem.

Bagi 59.855 investor ritel yang dananya senilai Rp728,98 miliar kini tersandera, kegagalan RUPO ini adalah sinyal bahaya yang jelas. Restrukturisasi WIKA bukan lagi soal waktu, tetapi soal apakah perusahaan ini masih bisa diselamatkan tanpa mengorbankan pemegang saham minoritas. Dan jawaban atas pertanyaan itu, sayangnya, masih menggantung di ruang sidang arbitrase Singapura — dan dalam keputusan strategis Danantara Asset Management yang kini memegang kendali penuh atas nasib BUMN konstruksi ini.