dhanipro

RETORIS.ID staff

dhanipro

17-11-2026

Rate Card Bukan Jawaban HPS: Prosedur PPK Paket RANS

Ilustrasi Raffi Ahmad dan Fadli Zon didepan gedung RANS dengan tumpukan uang.

Manajemen RANS menyebut nilai Rp14,69 miliar sesuai commercial rate card resmi, dengan lebih dari 52,6 juta tayangan. Penjelasan itu menjawab pertanyaan harga. Namun prosedur HPS pengadaan RANS APBN, yakni cara pejabat kementerian menetapkan angka acuan dan memilih penyedia, belum dijelaskan siapa pun. Artikel ini tidak menuduh pelanggaran. Redaksi belum memegang dokumen pengadaan yang bisa membuktikan atau membantahnya. Yang bisa dicatat adalah pertanyaan prosedural yang masih menggantung.

Apa yang ICW temukan, dan apa yang tidak

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan delapan paket pengadaan jasa untuk PT Rans Animasi Indonesia. Kemendikbudristek mengontrak lima paket pada 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025–2026. ICW mengambil datanya dari portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Total nilainya Rp14,69 miliar. Pengadaan itu mencakup penayangan konten di Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, serta jasa menghadirkan Raffi Ahmad di sejumlah acara. ICW mengidentifikasi lima persoalan. Salah satunya, spesifikasi pengadaan diduga mengarah pada satu penyedia sehingga berpotensi menutup persaingan sehat.

Itu dugaan, bukan putusan. ICW tidak menyatakan ada lelang yang dilanggar, dan artikel ini juga tidak. ICW membaca data realisasi di portal publik. Dokumen di balik data itu belum dibuka ke publik: Rencana Umum Pengadaan (RUP), catatan di LPSE (sistem pengadaan secara elektronik), atau rincian transaksi e-catalogue. Tanpa dokumen itu, metode pengadaan delapan paket tidak bisa dipastikan.

Diagram alur data temuan ICW melalui LKPP yang mencatat lima paket Kemendikbudristek dan tiga paket KKP untuk PT Rans Animasi Indonesia.

Jawaban RANS: harga, bukan prosedur

Pada 11 November 2026, RANS merilis keterbukaan informasi. Perusahaan merinci total Rp14.696.955.002: satu kampanye Kemendikbud Rp3.900.000.002 dan tiga kampanye KKP Rp10.796.955.000. Nilai itu, kata RANS, mengacu pada commercial rate card yang umum dipakai untuk klien lain.

RANS juga menjelaskan penetapan tarif mempertimbangkan ruang lingkup pekerjaan, jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, kompleksitas, dan hasil yang disepakati. Kampanye itu, menurut RANS, menghasilkan lebih dari 150 output. Rinciannya: lebih dari 120 output dari tiga kampanye KKP dan lebih dari 25 output dari kampanye museum Kemendikbud. Setelah seluruh kewajiban RANS diserahkan kepada klien, kampanye itu mencatat lebih dari 52,6 juta tayangan kumulatif.

Corporate Secretary RANS Chintami M. Sihombing menegaskan kerja sama dengan instansi pemerintah berjalan profesional dan sesuai peraturan perundang-undangan. "RANS mengikuti persyaratan administratif, teknis dan komersial yang ditetapkan oleh instansi terkait," katanya. RANS juga menyebut nilai kontrak mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, dan kehadiran di acara luring. Perusahaan menyatakan proyek itu mematuhi prosedur pengadaan yang sah, termasuk akses terbuka seperti Inaproc.id atau e-catalogue.

Semua itu informatif dan perlu diuji, tetapi menjawab pertanyaan lain. Penjelasan tentang apa yang diterima kementerian tidak menjawab bagaimana kementerian menentukan harga yang layak dibayar. Kalimat Chintami sendiri menunjuk ke arah itu: persyaratan "ditetapkan oleh instansi terkait". Instansi itu, lewat pejabatnya, belum menjelaskan apa pun secara rinci.

Infografik menampilkan RANS merinci total dana Rp14.696.955.002 yang terbagi menjadi Rp3.900.000.002 untuk Kemendikbud dan Rp10.796.955.000 untuk KKP.

Apa itu HPS dan mengapa PPK penting

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah angka acuan yang disusun pemerintah sebelum membeli barang atau jasa, untuk menilai apakah penawaran penyedia wajar. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di kementerian bertanggung jawab atas penetapannya. Rate card adalah daftar tarif yang dibuat penyedia sendiri. Keduanya bisa bertemu: PPK boleh mempertimbangkan tarif pasar. Tetapi apakah PPK di KKP dan Kemendikbudristek membandingkannya dengan data lain di luar tarif RANS, bukti tertulisnya belum terlihat dalam bahan yang tersedia.

Pertanyaan ini tidak menyerang RANS. Pertanyaan ini diajukan kepada pembeli, yaitu pejabat yang memegang uang negara.

Fadli Zon: "praktik usaha yang biasa"

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi temuan ICW pada 11 November 2026. Ia menyebut kerja sama itu praktik usaha yang biasa dalam promosi kebudayaan. Ia menegaskan kerja sama terjadi pada 2024, sebelum Raffi dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden pada 22 Oktober 2024. Ia mengatakan tidak menemukan persoalan dan bahwa temuan, kalau ada, pasti ditindaklanjuti, misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pernyataan itu menyangkut waktu dan kelaziman. Isinya tidak menyebut dasar penetapan HPS, metode pemilihan penyedia, atau pembanding harga. Pernyataan itu juga hanya menyangkut paket Kemendikbudristek. Raffi sendiri membedakan kerja sama dengan Kemendikbudristek, yang terjadi sebelum ia menjabat, dari kerja sama dengan KKP, yang berlangsung saat ia sudah menjabat. Menurut ICW dan RANS, porsi KKP adalah Rp10,79 miliar pada 2025–2026. Siapa yang menjelaskan prosedur di KKP belum terlihat dalam bahan yang tersedia. Pemberitaan hanya mencatat KKP menyatakan kerja sama itu sesuai kebutuhan.

Delapan paket, empat kampanye: selisih yang perlu dijelaskan

Satu hal kecil tetapi penting: ICW menghitung delapan paket, sedangkan RANS menjelaskan angkanya berasal dari empat kampanye, bukan sekadar biaya unggahan/upload. Menurut RANS, Kemendikbud satu kampanye dan KKP tiga kampanye. Di data ICW, Kemendikbudristek memecah kerja samanya menjadi lima paket: tiga penayangan Instagram dan YouTube, satu penayangan TikTok, dan jasa kehadiran acara Rp2,5 miliar.

Selisih ini mungkin sekadar perbedaan cara menghitung. Namun hanya dokumen pengadaan yang bisa memastikannya. Apakah satu kampanye dipecah menjadi beberapa paket dalam sistem? Atau beberapa paket digabung di sisi RANS? Dokumen RUP akan menunjukkan itu. Pertanyaan ini termasuk dalam urusan prosedur, bukan sekadar akuntansi.

Penjelasan alternatif yang sah

Ada penjelasan lain yang harus dipertimbangkan secara adil. Pengadaan jasa kreatif digital lewat e-catalogue atau Inaproc mungkin memungkinkan instansi memilih penyedia tertentu berdasarkan profil audiens dan portofolio kreator, tanpa lelang konvensional. Kalau penunjukan PT Rans Animasi Indonesia berlangsung lewat jalur itu, pemilihannya bisa sah menurut aturan. Angka 52,6 juta tayangan yang diklaim RANS bisa menjadi dasar pembenarannya. RANS sendiri menyebut akses terbuka seperti Inaproc.id atau e-catalogue.

Redaksi belum bisa memastikan jalur mana yang dipakai. Tidak ada dokumen e-catalogue atau LPSE untuk delapan paket itu dalam bahan yang tersedia. Karena itu, penjelasan alternatif ini bisa benar, bisa salah, dan hanya dokumen yang dapat menentukannya.

Namun jalur yang sah secara aturan tidak otomatis menjawab pertanyaan tentang HPS. Kalau pemilihan penyedia memakai e-catalogue, tetap ada pertanyaan tentang bagaimana harga ditetapkan dan dibandingkan. Kalau penunjukan atas dasar portofolio dan audiens, pertanyaannya adalah siapa yang menilai portofolio itu dan dengan kriteria apa. Jawaban itu seharusnya ada di dokumen pengadaan, dan seharusnya bisa disampaikan ke publik.

KPK menunggu laporan

Lembaga yang paling diharapkan menjawab, KPK, belum bergerak. Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pada 16 November 2026 bahwa belum ada kegiatan penindakan terkait dugaan konflik kepentingan di KKP. Ia menyebut informasi itu masih berkembang di masyarakat. Ia mengundang masyarakat melapor lewat kedeputian pengaduan masyarakat (PLPM), dengan syarat laporan dilengkapi dokumen dan fakta yang cukup untuk ditelaah.

Artinya, ada lingkaran yang menarik. KPK menunggu dokumen dari pelapor, sementara dokumen pengadaan, seperti RUP dan catatan LPSE, ada di tangan kementerian dan sistem pengadaan. Sampai ada yang membukanya, tidak ada lembaga yang menjawab pertanyaan prosedur.

Raffi sendiri menyatakan siap diperiksa Inspektorat, BPKP, atau BPK. "Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," ujarnya. Ia juga mengaku berkonsultasi dengan KPK pada 2024 dan, menurutnya, KPK menyatakan aktivitas itu tidak melanggar ketentuan. Bahan yang tersedia tidak memuat dokumen tertulis hasil konsultasi itu. Pernyataan tersebut juga menyangkut kegiatannya sebagai pekerja seni, bukan penetapan HPS di dua kementerian.

Pernyataan para artis dalam kelompok The Dudas Minus One mengikuti pola serupa. Ariel menyebut rincian anggaran ada di RANS. Gading menyebut instansi pemerintah sudah lama biasa bekerja sama dengan artis. Keduanya menunjuk ke arah RANS, dan RANS menunjuk ke arah instansi.

Konteks pasar: mengapa pertanyaan ini penting bagi investor

Polemik ini terjadi ketika saham RANS sudah tertekan. Pada 16 November 2026, saham RANS diperdagangkan di Rp94 per saham, turun 31,88% dalam sebulan. Jumlah pemegang saham turun 10.883 menjadi 115.370 pada akhir Oktober 2026. Bagi pembaca yang mengikuti masalah tata kelola dan keterbukaan RANS sejak IPO, pertanyaan tentang kontrak APBN ini menambah daftar hal yang belum dijelaskan. Untuk konteks lain, silakan baca juga riwayat transaksi entitas terafiliasi RANS.

Namun artikel ini tidak menyimpulkan bahwa kontrak APBN menyebabkan penurunan saham. Bahan yang tersedia tidak cukup untuk menghubungkan keduanya. Dan apakah pendapatan kontrak ini terkonsolidasi di emiten publik belum terjawab di bahan yang ada.

Tiga hal yang bisa membuka jawabannya

Pertanyaan ini bisa dijawab. Tiga langkah akan cukup:

  1. Dokumen pengadaan. RUP, catatan LPSE, atau data transaksi e-catalogue/Inaproc untuk delapan paket, yang menunjukkan metode pengadaan, kode paket, dan jadwal. Dokumen itu juga akan menunjukkan siapa PPK yang bertanggung jawab. Redaksi tidak menyebut nama PPK mana pun karena belum ada verifikasi dokumen dan hak jawab.
  2. Hak jawab dari kementerian. KKP dan Kemendikbudristek perlu menjelaskan dasar penyusunan HPS. Apakah ada pembandingan harga dengan penyedia lain di luar rate card RANS? Apa kriteria pemilihan penyedia?
  3. Pemeriksaan independen. Inspektorat, BPKP, atau BPK, yang menurut Raffi siap ia hadapi, bisa menguji dokumen yang selama ini hanya dijelaskan lewat klarifikasi.

Sampai salah satu dari ketiganya terjadi, pernyataan "sesuai rate card" dan "lazim" belum menjawab pertanyaan pengadaan. Kedua pernyataan itu hanya menjelaskan harga dari sisi penjual dan menjawab keberatan dari sisi politik. Pertanyaan soal HPS tetap milik kementerian, dan pertanyaan itu belum dijawab.

Artikel yang serupa

Izin Niaga BBM SEFAS: Siapa Jamin 200 SPBU Beroperasi?

Izin Niaga BBM SEFAS: Siapa Jamin 200 SPBU Beroperasi?

Konsultasi MSCI: Rp88,19 Triliun Kabur Sebelum Vonis

Konsultasi MSCI: Rp88,19 Triliun Kabur Sebelum Vonis

Jejak Tertulis Sebelum MSCI 15 Oktober: Siapa Tahu Duluan?

Jejak Tertulis Sebelum MSCI 15 Oktober: Siapa Tahu Duluan?