Danantara: Efisiensi Negara dan Risiko Monopoli Tersembunyi?

Di tengah dinamika ekonomi Indonesia, sebuah nama muncul dengan kekuatan luar biasa: Danantara (Daya Anagata Nusantara). Entitas ini, sebuah Badan Pengelola Investasi (BPI), diberi mandat raksasa untuk mengelola dan mengonsolidasikan 1.060 Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di atas kertas, tujuannya mulia: meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan aset negara.

Namun, di balik narasi besar itu, tersembunyi serangkaian pertanyaan kritis yang membuat 458 ekonom dan akademisi membubuhkan tanda tangan mereka dalam sebuah desakan darurat. Bagaimana mungkin sebuah negara yang mengalami defisit fiskal selama 20 tahun berturut-turut tiba-tiba memiliki dana puluhan triliun rupiah untuk proyek-proyek spesifik melalui entitas baru ini?

Artikel ini bukan sekadar profil perusahaan. Ini adalah investigasi mendalam untuk membongkar struktur Danantara, menelusuri aliran dana misteriusnya, dan menganalisis risiko sistemik yang mungkin sedang dibangun secara senyap di jantung perekonomian Indonesia.

Mengapa Danantara Menjadi Sorotan Utama?

Bayangkan sebuah entitas tunggal yang memegang kendali atas lebih dari seribu perusahaan negara, mulai dari manajemen aset, rumah sakit, hingga sektor energi. Skala operasinya sangat masif. Namun, yang membuatnya menjadi sorotan bukanlah ukurannya semata, melainkan paradoks fundamental di baliknya.

Indonesia, selama dua dekade terakhir, tercatat mengalami defisit fiskal. Artinya, belanja negara lebih besar dari pendapatannya. Dalam kondisi seperti ini, pembentukan sebuah sovereign wealth fund (SWF) atau badan investasi negara adalah sebuah anomali. SWF yang sehat, seperti milik Norwegia atau Singapura, lahir dari surplus—surplus minyak atau surplus perdagangan.

Lalu, dari mana Danantara mendapatkan modalnya? Pertanyaan inilah yang menjadi gerbang menuju labirin kekhawatiran yang lebih dalam, mulai dari transparansi, potensi konflik kepentingan, hingga risiko dominasi pasar yang bisa mematikan sektor swasta. Mengabaikan Danantara sama saja dengan mengabaikan potensi pergeseran fundamental dalam tata kelola ekonomi negara.

Apa Sebenarnya Danantara (Daya Anagata Nusantara)?

Secara resmi, Danantara adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) yang berfungsi sebagai manajer investasi strategis. Tugas utamanya adalah meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi pada BUMN dan sumber dana lainnya. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti CEO Rosan Roeslani dan CIO Pandu Patria Sjahrir, Danantara diposisikan sebagai solusi untuk masalah klasik BUMN: inefisiensi.

Fakta menunjukkan bahwa dari ribuan BUMN, hanya segelintir yang benar-benar sehat. Sebanyak 95% dividen negara hanya disumbang oleh delapan perusahaan pelat merah, sementara lebih dari separuhnya (minimal 52%) justru merugi. Danantara hadir dengan janji untuk merestrukturisasi portofolio raksasa ini.

Namun, mandatnya yang sangat luas—mulai dari fungsi SWF hingga penyedia pembiayaan proyek pemerintah—membuat perannya menjadi kabur dan berisiko tumpang tindih dengan lembaga negara lain seperti Kementerian BUMN atau PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Misteri Dana Rp22,4 Triliun: Dari Mana Asalnya?

Salah satu langkah paling konkret sekaligus paling misterius dari Danantara adalah alokasi dana sebesar Rp22,4 triliun untuk membangun ekosistem peternakan nasional. Rinciannya mencakup Rp20 triliun untuk peternakan secara umum dan Rp2,4 triliun untuk peternakan sapi.

Angka ini sontak menimbulkan pertanyaan besar. Di tengah APBN yang defisit dan kebutuhan mendesak di sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, bagaimana alokasi dana sebesar ini untuk satu sektor bisa diprioritaskan?

Lebih penting lagi, dari mana sumber dana ini? Ekonom Teuku Riefky dari LPEM Universitas Indonesia menyoroti bahwa sumber pembiayaan Danantara tidak transparan. Apakah ini berasal dari:

1. Utang baru yang tidak tercatat dalam APBN?
2. Divestasi aset BUMN yang dilakukan secara diam-diam?
3. Pengalihan dana internal BUMN yang seharusnya masuk kas negara?
4. Skema pembiayaan off-budget yang lolos dari pengawasan DPR?

Tanpa transparansi, alokasi dana masif ini membuka celah bagi potensi misalokasi sumber daya dan risiko moral yang serius.

Konsolidasi Raksasa BUMN: Efisiensi atau Monopoli Terselubung?

Rencana utama Danantara adalah merampingkan 1.060 BUMN. Contohnya, delapan perusahaan asset management milik negara akan digabung menjadi satu entitas raksasa yang diklaim akan menjadi yang terbesar di Indonesia. Hal serupa juga direncanakan untuk semua rumah sakit di bawah BUMN yang akan dilebur menjadi satu grup besar.

Tujuannya adalah meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi. Pandu Sjahrir mencontohkan, margin EBITDA rumah sakit BUMN yang saat ini hanya 8% bisa ditingkatkan secara signifikan dengan manajemen profesional berskala internasional.

Namun, konsolidasi ekstrem ini melahirkan risiko baru: penciptaan monopoli atau oligopoli yang dikendalikan negara. Ketika satu entitas menguasai seluruh pasar manajemen aset atau layanan kesehatan BUMN, di mana ruang bagi persaingan sehat? Ini berpotensi menciptakan entitas "too big to fail" yang kebal terhadap mekanisme pasar dan justru bisa menjadi lebih inefisien karena tidak adanya tekanan kompetisi.

Tumpang Tindih Mandat dan Risiko Konflik Kepentingan

Ekonom Jahen F. Rezki secara tegas menyatakan bahwa Danantara tidak boleh menjadi “keranjang serba-ada”. Mandatnya yang tumpang tindih menciptakan kebingungan arah kebijakan dan membuka celah konflik kepentingan yang parah.

Bayangkan skenario ini:

1. Sebagai Konsolidator: Danantara menentukan BUMN mana yang harus digabung atau direstrukturisasi.
2. Sebagai Investor: Danantara menyuntikkan dana ke BUMN pilihannya.
3. Sebagai Pesaing: Danantara ikut dalam tender proyek pemerintah, bersaing dengan sektor swasta, seperti yang diminati oleh investor Australia pada proyek waste to energy.

Dalam posisi ini, Danantara menjadi wasit sekaligus pemain di lapangan. Bagaimana sektor swasta bisa bersaing secara adil dengan entitas yang memiliki akses tak terbatas ke sumber daya negara dan informasi internal? Ekonom Yose Rizal menyebut ini sebagai risiko dominasi negara yang dapat mengganggu kesehatan usaha domestik dan menekan daya saing usaha lokal.

Suara Kritis dari Para Ekonom: Empat Isu Pokok yang Mengkhawatirkan

Kekhawatiran ini bukan isapan jempol. Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) telah merumuskan empat isu pokok yang menjadi sumber persoalan Danantara:

1. Tumpang Tindih Mandat: Peran yang terlalu luas menciptakan kebingungan dan potensi konflik kepentingan.
2. Ketidakjelasan Pembiayaan: Sumber dana tidak transparan dan berisiko menciptakan crowding-out atau penyingkiran sektor swasta dari akses pendanaan.
3. Persoalan Tata Kelola: Dasar pengambilan keputusan tidak berbasis indikator ekonomi yang terukur dan transparan, menciptakan risiko institusional baru.
4. Dampak Kehadiran: Dominasi Danantara berisiko menekan BUMN lain yang lebih kecil dan UMKM yang menjadi mitra mereka.

Kritik yang didukung oleh ratusan akademisi ini menandakan adanya konsensus di kalangan ahli bahwa model operasi Danantara saat ini mengandung cacat fundamental yang berbahaya.

Gambaran Besar: Apakah Danantara Membangun Struktur Ekonomi Paralel?

Jika kita menghubungkan semua titik—dana buram, konsolidasi masif, mandat tumpang tindih, dan minimnya pengawasan—sebuah gambaran yang lebih besar mulai terbentuk. Danantara berpotensi menjadi sebuah struktur pemerintahan ekonomi paralel.

Ia beroperasi dengan kekuatan setara kementerian, namun tanpa pengawasan ketat dari parlemen yang biasanya melekat pada penggunaan dana publik. Ia bisa membuat keputusan investasi triliunan rupiah yang dampaknya setara dengan kebijakan fiskal, namun di luar kerangka APBN.

Ini adalah sebuah penyimpangan dari praktik sovereign wealth fund global. Dana investasi Norwegia dikelola dengan transparansi tingkat tinggi dan diawasi ketat oleh parlemen. Temasek Singapura lahir dari surplus ekonomi dan dikelola secara profesional. Danantara, sebaliknya, lahir dari kondisi defisit dengan tata kelola yang masih menjadi tanda tanya besar.

Arah Danantara: Transparansi Adalah Kunci Menuju Kepercayaan Publik

Danantara berada di persimpangan jalan. Ia bisa menjadi mesin pertumbuhan yang kuat jika dikelola dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Namun, dengan modelnya saat ini, ia lebih terlihat seperti sebuah kotak hitam raksasa yang menyimpan risiko fiskal, risiko pasar, dan risiko tata kelola yang kritis.

Ketiadaan transparansi adalah akar dari semua kekhawatiran ini. Tanpa kejelasan mengenai sumber dana, kriteria investasi, dan mekanisme pertanggungjawaban, Danantara akan terus menjadi subjek kecurigaan.

Sebagai warga negara, pelaku usaha, dan pengamat ekonomi, menuntut transparansi dari Danantara bukanlah sebuah tindakan oposisi, melainkan sebuah keharusan untuk menjaga kesehatan jangka panjang perekonomian Indonesia. Langkah pertama adalah bertanya, dan terus bertanya, hingga semua jawaban yang buram menjadi jelas. Karena dalam pengelolaan aset negara, tidak boleh ada ruang untuk misteri.