dhanipro

RETORIS.ID staff

dhanipro

21-11-2026

POJK 18 Tahun 2026: Teka-Teki Masa Transisi KRSM Asuransi

Sebuah visual konseptual yang menunjukkan garis waktu keuangan dengan celah antara penerapan perhitungan solvabilitas baru pada Triwulan I 2027 dan dimulainya sanksi pada Triwulan I 2028, dengan tanda tanya besar di antara keduanya.

Pada 21 November 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan siaran pers tentang POJK 18 Tahun 2026. Menurut siaran pers itu, perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan aturan tersebut "mulai diterapkan untuk penyampaian laporan keuangan triwulan I tahun 2027". Siaran pers yang sama menyebut pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran KRSM akibat ketentuan baru baru berlaku untuk periode laporan triwulan I tahun 2028. Di antara dua tanggal itu terbentang satu tahun. Redaksi menelusuri apa yang sudah dijelaskan OJK dan apa yang belum.

Apa yang Dikatakan, dan Apa yang Tidak

OJK menyampaikan empat hal pokok dalam siaran persnya: tujuan penerbitan aturan, besaran KRSM, jadwal penerapan, dan ketentuan transisi. Soal tujuan, OJK menyatakan bahwa penerbitan POJK 18 Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian melalui kerangka perhitungan solvabilitas yang lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive).

Yang tidak tercantum dalam kutipan siaran pers yang tersedia bagi redaksi:

  • pembatasan bisnis apa yang berlaku bagi perusahaan dengan KRSM di bawah 120% selama 2027, seperti kewajiban Rencana Penyehatan Keuangan (RPK), larangan pembagian dividen, atau pembatasan penutupan polis baru;
  • bagaimana pinjaman subordinasi dan instrumen modal lama yang tidak lagi memenuhi syarat Tier 1 atau Tier 2 diperlakukan dalam perhitungan triwulan I 2027.

Redaksi tidak menyimpulkan bahwa jawabannya tidak ada. Bisa jadi jawaban itu termuat dalam naskah lengkap POJK 18/2026, termasuk pasal peralihannya, atau dalam ketentuan kesehatan keuangan lain yang masih berlaku. Namun hal tersebut belum dijelaskan di ruang publik yang dapat redaksi periksa.

Yang Sudah Terkonfirmasi

Seluruh butir berikut bersumber dari siaran pers OJK tertanggal 21 November 2026:

  • Tujuan aturan. OJK menyatakan penerbitan POJK 18 Tahun 2026 bertujuan memperkuat ketahanan keuangan industri perasuransian, mencerminkan profil risiko perusahaan secara lebih akurat, dan selaras dengan perkembangan standar internasional.
  • Besaran KRSM. Menurut OJK, "KRSM Perusahaan ditetapkan sebesar 120 persen", dengan kewajiban tambahan modal sebesar 15 persen dari MMBR bagi perusahaan yang ditetapkan sebagai Domestic Significantly Important Insurer (D-SII).
  • Mulai berlaku. Perhitungan rasio solvabilitas berdasarkan POJK 18 Tahun 2026 mulai diterapkan untuk penyampaian laporan keuangan triwulan I tahun 2027.
  • Transisi pelaporan. OJK menetapkan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan perhitungan Rasio Solvabilitas triwulanan selama 2027 menjadi paling lambat 45 hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
  • Sanksi. Menurut OJK, bagi perusahaan yang tidak memenuhi KRSM akibat penerapan ketentuan baru, sanksi administratif atas pelanggaran KRSM mulai berlaku untuk periode laporan triwulan I tahun 2028.

Perhatikan bahwa ketentuan transisi yang diumumkan secara eksplisit menyangkut tenggat pelaporan dan waktu mulai sanksi. Siaran pers itu tidak menyebut transisi untuk perlakuan modal.

Pembatasan Bisnis Selama Masa Bebas Sanksi

Rentang yang dipersoalkan adalah periode antara laporan triwulan I 2027, saat perhitungan baru dipakai, dan laporan triwulan I 2028, saat sanksi administratif akibat ketentuan baru mulai berlaku. Pernyataan OJK menyebut kapan sanksi dikenakan, tetapi tidak menyebut apakah ada kewajiban atau pembatasan lain yang tetap berjalan bagi perusahaan dengan KRSM di bawah 120% pada rentang itu.

Pertanyaan ini penting karena menyangkut perlindungan pemegang polis. Penundaan sanksi tanpa kejelasan soal pembatasan penjualan polis baru atau pembagian dividen menyisakan pertanyaan tentang bagaimana perusahaan yang kurang modal diawasi selama 2027. Redaksi tidak menyatakan bahwa pembatasan semacam itu tidak ada, dan tidak menyiratkan bahwa penundaan sanksi merupakan pembiaran. Redaksi hanya mencatat bahwa jawabannya belum tersedia.

Dalam penelusuran redaksi hingga 21 November 2026, belum ada penjelasan mengenai pembatasan bisnis (larangan pembagian dividen, penutupan polis baru, atau kewajiban RPK) yang berlaku bagi perusahaan dengan KRSM di bawah 120% pada masa tersebut.

Jawaban yang dapat diaudit berupa ketentuan pengawasan dalam POJK 18/2026, atau ketentuan kesehatan keuangan lain yang masih berlaku, yang mengatur kewajiban RPK, larangan dividen, atau pembatasan polis baru selama 2027. Konteks lebih luas mengenai tekanan permodalan di sektor ini pernah kami bahas dalam liputan tentang restrukturisasi industri asuransi.

Nasib Pinjaman Subordinasi dan Instrumen Modal Lama

Rasio solvabilitas sangat bergantung pada komponen modal yang diakui. Pernyataan OJK bahwa perhitungan baru mulai dipakai pada triwulan I 2027 tidak menjelaskan bagaimana pinjaman subordinasi dan instrumen modal lama yang tidak lagi memenuhi syarat Tier 1 atau Tier 2 diperlakukan. Belum jelas apakah ada mekanisme pengakuan bertahap (grandfathering atau amortisasi), atau apakah instrumen tersebut langsung dikeluarkan dari modal yang diperhitungkan.

Visual memperlihatkan brankas modal Tier 1, Tier 2, serta instrumen pinjaman subordinasi yang belum jelas statusnya menjelang pemberlakuan aturan baru di Triwulan I 2027.

Hal ini penting karena, tanpa aturan peralihan yang jelas, diskualifikasi atas instrumen lama pada triwulan I 2027 dapat mengubah modal tersedia dan dengan demikian rasio perusahaan. Redaksi tidak mengetahui apakah hal itu terjadi, dan tidak berspekulasi tentang jawabannya.

Dalam penelusuran redaksi hingga 21 November 2026, belum ada penjelasan resmi OJK atau rincian pasal peralihan POJK 18/2026 mengenai mekanisme transisi atas pinjaman subordinasi dan instrumen modal lama pada laporan triwulan I 2027.

Pertanyaan yang Harus Dijawab, dan oleh Siapa

Otoritas Jasa Keuangan

  1. Selama periode dari laporan triwulan I 2027 hingga triwulan I 2028, kewajiban atau pembatasan apa yang berlaku bagi perusahaan asuransi dengan KRSM di bawah 120%, termasuk RPK, larangan pembagian dividen, dan pembatasan penutupan polis baru?
  2. Pasal mana dalam POJK 18/2026, atau ketentuan lain yang masih berlaku, yang menjadi dasar kewajiban atau pembatasan tersebut?
  3. Saat perhitungan baru berlaku pada triwulan I 2027, bagaimana mekanisme transisi (grandfathering) atas pinjaman subordinasi dan instrumen modal lama yang tidak lagi memenuhi syarat Tier 1 atau Tier 2?
  4. Apakah pasal peralihan POJK 18/2026 memuat ketentuan pengakuan bertahap atas instrumen tersebut, dan bagaimana jadwalnya?

Wahyu Budi Satriyo, Plt. Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK

  1. Selama masa bebas sanksi akibat ketentuan baru, pembatasan bisnis apa yang berlaku bagi perusahaan dengan KRSM di bawah 120%, dan bagaimana pengawasannya dijalankan?

Hingga artikel ini disusun, redaksi belum memperoleh tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Wahyu Budi Satriyo atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Artikel ini akan diperbarui bila tanggapan diterima.

Dokumen yang Perlu Dibuka

Redaksi meminta OJK membuka dan menautkan secara publik:

  • naskah lengkap POJK 18 Tahun 2026 beserta penjelasan dan pasal peralihannya;
  • ketentuan kesehatan keuangan yang masih berlaku bagi perusahaan dengan KRSM di bawah 120% selama 2027, termasuk kewajiban RPK dan larangan pembagian dividen;
  • penjelasan tertulis tentang perlakuan pinjaman subordinasi dan instrumen modal lama dalam perhitungan triwulan I 2027.

Ukuran yang bisa diaudit sederhana: apakah setiap pembatasan dan mekanisme transisi yang berlaku sepanjang 2027 dapat ditunjuk pada pasal tertentu, sehingga publik dan pemegang polis dapat memeriksanya sendiri.

Artikel yang serupa

Harga Reformasi HSC OJK-BEI: IHSG Anjlok demi Status MSCI?

Harga Reformasi HSC OJK-BEI: IHSG Anjlok demi Status MSCI?

Rate Card Bukan Jawaban HPS: Prosedur PPK Paket RANS

Rate Card Bukan Jawaban HPS: Prosedur PPK Paket RANS

Izin Niaga BBM SEFAS: Siapa Jamin 200 SPBU Beroperasi?

Izin Niaga BBM SEFAS: Siapa Jamin 200 SPBU Beroperasi?