Dolar Surplus yang Tak Kembali: Uji Penegakan Aturan DHE

Pada 15 Mei 2026, rupiah menembus Rp 17.600 per dolar AS—rekor pelemahan terdalam sepanjang sejarah republik ini. Angka itu bukan sekadar catatan di papan kurs. Ia adalah pertanyaan yang belum dijawab secara jujur oleh otoritas mana pun: jika Indonesia terus mencatat surplus neraca perdagangan, ke mana perginya dolar hasil ekspor itu?

Pertanyaan ini bukan retorika. Ia adalah celah akuntabilitas yang selama ini tertutup oleh narasi yang lebih nyaman—bahwa rupiah melemah semata karena harga minyak dunia naik, karena The Fed belum menurunkan suku bunga, karena investor asing kabur. Semua itu benar sebagian. Tapi narasi yang hanya menyalahkan faktor eksternal melewatkan satu lubang struktural yang lebih dalam: aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang ada di atas kertas, namun penegakannya belum pernah diuji secara terbuka di hadapan publik.

Surplus yang Tidak Menguatkan Rupiah: Sebuah Anomali yang Perlu Dijawab

Maret 2026, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,32 miliar—melonjak lebih dari 2,6 kali lipat dibanding Februari 2026 yang hanya US$1,27 miliar. Ekspor nonmigas menyentuh US$21,25 miliar, ditopang logam mulia, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Di atas kertas, ini adalah kabar baik.

Namun pada periode yang sama, rupiah justru bergerak ke arah sebaliknya. Pada 12 Mei 2026, data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) mencatat rupiah ditutup di level Rp 17.514 per dolar AS—melemah 99 poin dalam satu hari. Secara year-to-date, pelemahan sudah mencapai 5 persen.

Bagaimana surplus perdagangan yang impresif bisa hidup berdampingan dengan rupiah yang terus jatuh?

Jawabannya ada di satu titik yang jarang disorot: dolar hasil ekspor tidak otomatis kembali ke sistem keuangan domestik. Inilah yang seharusnya dijawab oleh aturan DHE—kewajiban eksportir untuk menempatkan sebagian devisa hasil ekspor di dalam negeri. Tapi seberapa efektif aturan itu ditegakkan? Itulah yang belum ada jawabannya.

Aturan DHE: Ada di Regulasi, Tapi Di Mana Bukti Penegakannya?

Pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka regulasi DHE yang diperkuat secara bertahap. Kewajiban repatriasi dan penempatan DHE di sistem keuangan domestik bukan kebijakan baru. Namun pertanyaan yang lebih penting bukan soal apakah aturan itu ada, melainkan apakah aturan itu berjalan.

Celah faktual yang belum terjawab adalah ini: berapa volume DHE yang benar-benar direpatriasi pada kuartal I dan II 2026, dibandingkan dengan nilai ekspor riil yang dicatat BPS? Selisih antara dua angka itu—jika ada—adalah "dolar yang tidak pulang." Dan dolar yang tidak pulang adalah tekanan nyata pada nilai tukar, terlepas dari seberapa bagus angka surplus perdagangan yang dipublikasikan.

Tanpa data repatriasi DHE yang dibuka secara transparan oleh Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan, publik hanya bisa menduga. Dan menduga bukan jurnalisme—ini adalah celah yang perlu diisi dengan permintaan data resmi, bukan spekulasi.

Yang bisa dikonfirmasi dari bahan yang tersedia adalah pola liputan: media dominan mengutip faktor eksternal (harga minyak, arus modal asing) sebagai penyebab pelemahan rupiah. Tidak ada satu pun liputan yang menyebut angka repatriasi DHE, jumlah pemeriksaan atas pelanggaran kewajiban, atau sanksi yang pernah dijatuhkan. Ketiadaan liputan itu sendiri sudah berbicara.

Siapa yang Menyerap Risiko Saat Kurs Jebol?

Ketika rupiah melemah, beban tidak terdistribusi secara merata. Keputusan formal—baik berupa aturan yang ditegakkan setengah hati maupun kebijakan yang membiarkan "keseimbangan baru" terbentuk tanpa pagar pengaman—menentukan siapa yang diuntungkan dan siapa yang menanggung biaya.

Eksportir komoditas besar, misalnya, secara struktural diuntungkan oleh rupiah yang lemah: pendapatan mereka dalam dolar, sementara biaya operasional sebagian besar dalam rupiah. Jika mereka menahan dolar di luar negeri—baik karena celah regulasi, skema bisnis yang sah, atau sekadar kalkulasi untung-rugi—mereka menikmati keuntungan ganda: margin ekspor yang lebih tebal dan tidak ada insentif untuk segera merepatriasi devisa.

Di sisi lain, yang menanggung risiko adalah kelompok yang tidak punya pilihan: industri padat karya yang bergantung pada bahan baku impor (farmasi, tekstil, pakan ternak), usaha kecil yang harus membayar bahan baku dalam dolar, dan akhirnya konsumen yang menghadapi tekanan inflasi dari barang-barang yang harganya terikat kurs.

Rupiah yang menyentuh Rp 17.575 per dolar pada 15 Mei 2026 juga sudah melampaui asumsi makro APBN 2026 yang dipatok pada Rp 16.500 per dolar.5 Selisih lebih dari Rp 1.000 dari target anggaran bukan angka abstrak—ia berarti pembengkakan beban subsidi energi yang harus ditanggung negara, atau yang lebih mungkin, ditransfer ke masyarakat dalam bentuk penyesuaian harga BBM dan listrik.

Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menyebut posisi rupiah saat ini kemungkinan menjadi "titik keseimbangan baru," dan menurunkan kurs di bawah Rp 17.000 akan menjadi tantangan berat. Pernyataan itu mungkin akurat secara teknis. Tapi "keseimbangan baru" adalah istilah yang perlu diuji: apakah ini hasil dari mekanisme pasar yang sehat, atau normalisasi dari kegagalan kebijakan yang tidak pernah dipertanggungjawabkan?

Narasi "Takdir Global" dan Risiko Menutup Akuntabilitas Domestik

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan jika harga minyak Brent bertahan di atas US$110 per barel dan arus modal asing belum pulih, rupiah bisa menguji level Rp 17.800. Chief Analyst Doo Financial Futures Lukman Leong senada: kenaikan harga minyak mentah dan sentimen pasar global membebani mata uang regional.1

Analisis itu tidak salah. Tapi ia tidak lengkap.

Narasi yang hanya berhenti pada faktor eksternal—The Fed, harga minyak, sentimen global—secara tidak langsung membebaskan aktor domestik dari pertanyaan yang lebih keras. Ia membuat pelemahan rupiah terasa seperti bencana alam: datang dari luar, tidak bisa dicegah, dan tidak ada yang bertanggung jawab.

Padahal ada pertanyaan domestik yang belum dijawab: Apakah Bank Indonesia kehabisan ruang intervensi, atau memilih untuk tidak menggunakannya? Apakah ada domestic capital flight—korporasi lokal atau BUMN yang memborong dolar karena tidak percaya pada stabilitas kebijakan? Apakah aturan DHE benar-benar ditegakkan, atau hanya menjadi dokumen regulasi yang tidak punya gigi?

Rupiah melemah terhadap nyaris semua mata uang mitra—bukan hanya dolar AS. Ini memang menunjukkan tekanan global yang nyata. Tapi tekanan global yang sama menimpa semua negara berkembang; yang membedakan respons setiap negara adalah kualitas kebijakan domestiknya.

Yang Masih Harus Dijawab: Agenda Verifikasi yang Belum Selesai

Artikel ini ditulis dengan kesadaran penuh bahwa ada celah data yang belum bisa diisi tanpa akses ke sumber primer. Ini bukan kelemahan yang disembunyikan—ini adalah transparansi editorial yang perlu disampaikan kepada pembaca.

Setidaknya ada tiga pertanyaan yang harus dikejar sebelum narasi DHE bisa ditegaskan sepenuhnya:

Pertama, berapa volume DHE yang direpatriasi pada kuartal I–II 2026 dibanding nilai ekspor riil BPS? Data ini seharusnya ada di Bank Indonesia. Jika tidak dipublikasikan, permintaan resmi adalah langkah berikutnya.

Kedua, apakah ada temuan, pemeriksaan, atau sanksi atas pelanggaran kewajiban DHE dalam periode pelemahan kurs ini? Jika tidak ada, apakah karena tidak ada pelanggaran, atau karena pengawasan tidak berjalan?

Ketiga, berapa beban tambahan subsidi energi yang muncul dari selisih kurs Rp 17.600 terhadap asumsi APBN Rp 16.500? Nota Keuangan APBN 2026 seharusnya memuat tabel sensitivitas kurs—dokumen publik yang bisa diakses dan dihitung.

Tanpa tiga jawaban itu, angle DHE ini—seperti yang sudah diakui dalam catatan editorial—tetap setengah jadi. Tapi "setengah jadi" bukan alasan untuk tidak memulai. Ia adalah undangan untuk melanjutkan.

Surplus Bukan Jaminan, Aturan Bukan Sekadar Dokumen

Rupiah yang melemah ke Rp 17.600 di tengah surplus perdagangan yang menguat bukan sekadar paradoks statistik. Ia adalah cermin dari tata kelola devisa yang belum sepenuhnya diuji di hadapan publik.

Jika dolar hasil ekspor benar-benar kembali ke sistem dalam skala yang semestinya, buktikan dengan data. Jika aturan DHE benar-benar ditegakkan, tunjukkan rekam jejaknya. Jika "keseimbangan baru" di Rp 17.000-an adalah hasil kebijakan yang disengaja dan terukur, jelaskan kepada publik siapa yang menanggung biayanya dan mengapa itu adil.

Keputusan formal selalu membingkai siapa yang diuntungkan dan siapa yang menyerap risiko. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memastikan keputusan itu—dan konsekuensinya—tidak tersembunyi di balik narasi yang terlalu nyaman untuk dipertanyakan.