Pembayaran Tunai: Larangan Menolaknya & Sanksi Hukumnya

Anda mungkin pernah melihatnya: sebuah kafe kekinian, toko roti, atau bahkan booth di bazar yang memasang papan bertuliskan "Hanya Menerima Pembayaran Non-Tunai". Di tengah lanskap keuangan Indonesia yang bertransformasi secara digital—di mana nilai transaksi elektronik diproyeksikan meningkat 34,5% pada tahun 2024 mencapai Rp48,2 triliun—langkah ini terasa logis dan modern. Penggunaan uang tunai pun tercatat menurun dari 74% total volume transaksi pada tahun 2022 menjadi 59% menurut laporan ProSpace Indonesia.

Namun, pernahkah Anda bertanya, "Apakah kebijakan seperti ini sah secara hukum?"

Jika Anda seorang pemilik bisnis yang menerapkan kebijakan ini, atau konsumen yang pernah ditolak saat akan membayar dengan uang tunai, artikel ini adalah untuk Anda. Keputusan untuk menolak rupiah dalam bentuk fisik bukan hanya soal preferensi operasional; ini adalah masalah hukum serius yang berpotensi membawa sanksi pidana. Mari kita telusuri mengapa uang tunai masih memegang peranan krusial dan mengapa Anda tidak bisa menolaknya.

Apa Sebenarnya Sistem Pembayaran Tunai Itu?

Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita samakan persepsi. Sistem pembayaran tunai adalah metode transaksi yang paling mendasar, yaitu menggunakan uang fisik sebagai alat tukar. Uang fisik ini dikenal sebagai uang kartal, yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sah dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Dalam transaksi tunai, pembeli menyerahkan sejumlah uang secara langsung kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa. Prosesnya instan, final, dan tidak melibatkan perantara digital seperti bank, aplikasi e-wallet, atau koneksi internet. Sederhana, bukan? Metode inilah yang telah menjadi tulang punggung perekonomian selama berabad-abad, jauh sebelum munculnya kartu kredit atau QRIS.

Dasar Hukum Larangan Menolak Pembayaran Tunai di Indonesia

Di sinilah letak inti permasalahannya. Meskipun transaksi digital tumbuh pesat, kehadiran metode non-tunai bersifat opsional dan tidak boleh meniadakan atau mengesampingkan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah.

Dasar hukumnya sangat jelas dan mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Secara spesifik, perhatikan Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia...”

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas sistem pembayaran di Indonesia secara tegas mengingatkan bahwa kebijakan pelaku usaha yang menolak pembayaran tunai berpotensi melanggar ketentuan ini.

Lalu, apa konsekuensinya jika melanggar? Aturan ini tidak main-main. Sanksi bagi mereka yang menolak menerima rupiah diatur dalam undang-undang yang sama dan tergolong sebagai perbuatan pidana. Pelanggar dapat dikenai:

• Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan
• Pidana denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Satu-satunya pengecualian yang dibenarkan oleh hukum untuk menolak uang rupiah adalah jika terdapat keraguan atas keaslian fisik uang tersebut. Selain alasan itu, setiap pihak wajib menerima rupiah sebagai alat pembayaran.

Dilema Uang Tunai di Era Digital: Kelebihan vs. Kekurangan

Tentu saja, pergeseran ke arah digital terjadi karena berbagai alasan. Uang tunai, di satu sisi, memiliki keunggulan yang tak terbantahkan, namun di sisi lain juga menyimpan sejumlah risiko.

Kelebihan: Mengapa Uang Tunai Masih Relevan?

1. Aksesibilitas Universal: Pembayaran tunai dapat diakses oleh hampir semua orang, termasuk mereka yang tidak memiliki rekening bank, ponsel pintar, atau akses internet. Ini menjadikannya metode paling inklusif, terutama di daerah terpencil atau untuk pedagang kecil di pasar tradisional bahkan untuk orang yang sudah tua.
2. Keamanan Privasi: Transaksi tunai bersifat anonim. Tidak ada jejak digital yang tertinggal, sehingga data finansial pribadi Anda tidak tercatat oleh pihak ketiga seperti penyedia layanan pembayaran atau lembaga keuangan.
3. Tanpa Biaya Transaksi Tambahan: Salah satu keuntungan terbesarnya adalah tidak ada biaya administrasi atau biaya pemrosesan. Nilai yang Anda bayarkan sama persis dengan harga barang atau jasa.
4. Tidak Bergantung Teknologi: Transaksi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan listrik, sinyal internet, atau perangkat elektronik yang berfungsi.

Kekurangan: Risiko Tersembunyi di Balik Uang Fisik

1. Risiko Kehilangan dan Pencurian: Ini adalah kelemahan terbesar. Jika dompet atau uang Anda hilang atau dicuri, uang tersebut tidak dapat dilacak atau dikembalikan. Ini berbeda dengan pembayaran digital yang sering kali memiliki mekanisme perlindungan atau pemblokiran.
2. Tidak Praktis untuk Transaksi Besar: Membawa uang tunai dalam jumlah besar sangat tidak nyaman dan berisiko tinggi, misalnya untuk membeli kendaraan atau properti. Risiko perampokan dan pencurian meningkat seiring dengan jumlah uang yang dibawa.
3. Tidak Ada Jejak Digital: Sifat anonim yang menjadi kelebihan juga bisa menjadi kekurangan. Tanpa bukti transaksi digital, proses klaim garansi atau pembukuan keuangan pribadi menjadi lebih sulit.

Mitos Besar: Apakah Transaksi Tunai Benar-Benar "Bebas Biaya"?

Banyak yang beranggapan bahwa keunggulan utama tunai adalah "bebas biaya". Dari sudut pandang konsumen, ini benar karena tidak ada fee transaksi yang dibebankan. Namun, bagi bisnis, ada "biaya" tak terlihat yang sering disebut sebagai cost of handling cash (biaya pengelolaan uang tunai).

Biaya ini tidak berupa potongan langsung, melainkan muncul dari risiko-risiko operasional, seperti:

• Risiko Keamanan: Biaya untuk memastikan keamanan penyimpanan uang, potensi kerugian akibat pencurian atau perampokan.
• Risiko Uang Palsu: Kerugian finansial jika menerima uang palsu tanpa disadari.
• Biaya Waktu dan Tenaga: Waktu yang dihabiskan untuk menghitung uang, melakukan pencatatan manual, dan menyetorkannya ke bank.

Jadi, meskipun tidak ada biaya transaksi per gesekan kartu, pengelolaan uang tunai tetap memakan sumber daya dan memiliki risiko finansialnya sendiri.

Strategi Cerdas Mengelola Risiko Transaksi Tunai bagi Bisnis

Mengingat pembayaran tunai wajib diterima, bagaimana bisnis dapat memitigasi risikonya? Kuncinya adalah manajemen yang cermat.

1. Prioritaskan Keamanan Fisik: Simpan uang tunai dalam laci kasir (cash drawer) yang aman dan jangan menumpuk uang dalam jumlah besar di area penjualan. Lakukan penyetoran ke bank secara rutin untuk mengurangi risiko.
2. Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Uang Palsu: Latih staf Anda untuk mengenali ciri-ciri keaslian rupiah (Dilihat, Diraba, Diterawang). Mengingat keraguan atas keaslian adalah satu-satunya alasan sah untuk menolak rupiah, kemampuan ini sangat krusial. Menggunakan alat deteksi uang palsu bisa menjadi investasi yang bijaksana.
3. Buat Prosedur Operasional Standar (SOP): Tetapkan aturan yang jelas untuk serah terima shift kasir, pencatatan transaksi tunai, dan proses penyetoran ke bank. Ini membantu meminimalisir potensi kehilangan dan kesalahan.

Masa Depan Pembayaran: Harmonisasi Tunai dan Non-Tunai (QRIS & BI-FAST)

Bank Indonesia tidak bertujuan untuk menghilangkan uang tunai. Sebaliknya, BI mendorong penggunaan pembayaran non-tunai seperti QRIS dan BI-FAST untuk menciptakan sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH).

Pertumbuhan pembayaran digital sangat fenomenal. Transaksi menggunakan QRIS, misalnya, melonjak 139,45% secara tahunan (year-on-year). Kehadiran sistem ini memberikan alternatif yang memperkaya pilihan konsumen, bukan membatasi. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem di mana pembayaran tunai dan non-tunai dapat berjalan beriringan, melayani kebutuhan masyarakat yang beragam.

Kepatuhan Hukum dan Kepuasan Pelanggan adalah Kunci

Perkembangan teknologi memang mengubah cara kita bertransaksi, tetapi tidak mengubah dasar hukum yang berlaku. Menolak pembayaran tunai dalam mata uang rupiah bukan hanya tindakan yang tidak ramah pelanggan, tetapi juga sebuah pelanggaran hukum yang dapat berujung pada sanksi denda ratusan juta rupiah dan kurungan penjara.

Sebagai pemilik bisnis, strategi terbaik adalah merangkul kedua dunia: sediakan infrastruktur pembayaran digital yang andal seperti QRIS, namun tetap layani pelanggan yang memilih atau hanya bisa membayar dengan uang tunai. Dengan demikian, Anda tidak hanya mematuhi hukum, tetapi juga menjangkau seluruh segmen pasar dan memberikan pengalaman terbaik bagi semua pelanggan.