Memahami Perbedaan Metodologi Kemiskinan BPS vs Bank Dunia

Pada Maret 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 22,93 juta orang atau 8,07% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Angka ini turun 0,18 poin persentase dari September 2025 dan 0,40 poin persentase dari Maret 2025. Namun, dalam periode yang sama, angka 64,2% beredar luas di ruang publik sebagai "data kemiskinan Indonesia versi Bank Dunia".

Perbedaan mencolok antara 8,07% dan 64,2% memicu kebingungan publik. Sebagian pihak membaca keduanya sebagai dua angka yang bertentangan, bahkan menuduh salah satu lembaga memanipulasi data. Padahal, kedua angka tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung karena mengukur populasi dengan standar dan tujuan yang berbeda.

Standar Nasional vs Standar Global

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS M. Nashrul Wajdi menegaskan bahwa angka 64,2% bukan dihitung berdasarkan garis kemiskinan nasional Indonesia. Angka tersebut berasal dari Macro Poverty Outlook edisi April 2026 yang diterbitkan Bank Dunia, merupakan proyeksi tahun 2026 dengan menggunakan garis kemiskinan sebesar US$8,30 per kapita per hari berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021.

"Angka 64,2% merupakan perkiraan penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah US$8,30 per kapita per hari menurut Bank Dunia. Garis kemiskinan tersebut dihitung berdasarkan standar yang ditetapkan World Bank, bukan garis kemiskinan nasional yang digunakan di Indonesia," jelas Nashrul.

Standar US$8,30 PPP 2021 dirancang khusus untuk negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income countries/UMIC) dan digunakan terutama untuk membandingkan kondisi antarnegara. Bank Dunia menggunakan beberapa garis kemiskinan internasional: US$3,00 per kapita per hari untuk mengukur kemiskinan ekstrem, US$4,20 untuk negara berpendapatan menengah bawah, dan US$8,30 untuk negara berpendapatan menengah atas.

Penting dicatat bahwa angka US$8,30 tidak dihitung menggunakan kurs rupiah terhadap dolar AS yang berlaku di pasar, melainkan menggunakan PPP yang memperhitungkan perbedaan daya beli antarnegara. Dengan kata lain, ambang tersebut disusun berdasarkan median garis kemiskinan negara-negara berpendapatan menengah atas, bukan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia secara spesifik.

Metodologi BPS: Kebutuhan Dasar Nasional

BPS mengukur kemiskinan Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Pengukuran ini didasarkan pada pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

Komponen makanan mengacu pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari berdasarkan pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

Penghitungan garis kemiskinan BPS menggunakan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang mencatat pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilakukan dua kali dalam setahun, sehingga garis kemiskinan BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia.

Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional tercatat sebesar Rp669.235 per kapita per bulan, dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp499.886 (74,70%) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp169.349 (25,30%). Angka ini dihitung berdasarkan garis kemiskinan nasional yang mempertimbangkan perbedaan kebutuhan masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota, termasuk tingkat harga, pola konsumsi, serta rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin.

Secara rata-rata nasional, garis kemiskinan rumah tangga tercatat Rp3.091.866 per bulan. Beras memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan, yakni sebesar 20,52% di perkotaan dan 24,60% di perdesaan, diikuti rokok kretek filter (10,83% di perkotaan dan 10,18% di perdesaan).

Bank Dunia Mengakui Statistik BPS Lebih Tepat untuk Kebijakan Domestik

Yang sering luput dari perhatian publik adalah pengakuan Bank Dunia sendiri terhadap kredibilitas data BPS. Nashrul menyebutkan bahwa Bank Dunia dalam keterangan di website resminya pada 13 Juni 2025 menyatakan garis kemiskinan nasional dan statistik kemiskinan yang diterbitkan BPS lebih tepat digunakan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan dalam negeri Indonesia.

Pernyataan ini menegaskan bahwa standar global Bank Dunia dirancang untuk pembandingan lintas negara, bukan untuk menggantikan atau mendiskreditkan statistik nasional. Ketika standar global diterapkan pada distribusi pendapatan Indonesia, jumlah penduduk yang diklasifikasikan sebagai miskin secara statistik global akan terlihat lebih tinggi.

Indonesia saat ini berada pada klasifikasi negara berpendapatan menengah atas (UMIC) dengan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar US$5.120 pada tahun 2025. Namun, posisi Indonesia baru naik kelas ke kategori UMIC dan hanya sedikit di atas batas bawah kategori tersebut, yang range nilainya cukup lebar, yaitu antara US$4.636-US$14.375 (tahun 2025).

Kesalahan Pembacaan yang Beredar Luas

Menyandingkan 8,07% BPS dengan 64,2% Bank Dunia sebagai dua angka yang "bertentangan" adalah kesalahan pembacaan statistik. Kedua angka tersebut menjawab pertanyaan berbeda: BPS menjawab "berapa banyak penduduk Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar nasional?", sementara Bank Dunia menjawab "berapa banyak penduduk Indonesia yang pengeluarannya berada di bawah standar pembandingan negara berpendapatan menengah atas?"

Pihak yang mengutip angka 64,2% tanpa label standar PPP global—bukan Bank Dunia atau BPS sebagai lembaga penyusunnya—yang bertanggung jawab atas kebingungan publik. Framing "64,2% rakyat Indonesia miskin" tanpa penjelasan metodologis menciptakan sensasionalisme yang tidak proporsional dengan substansi statistik.

Kesalahan ini berdampak pada pembacaan arah kebijakan sosial. Jika pembuat kebijakan atau publik salah memahami bahwa 64,2% adalah angka kemiskinan resmi nasional, maka evaluasi program pengentasan kemiskinan akan keliru. Program yang dirancang berdasarkan garis kemiskinan nasional BPS akan tampak gagal jika diukur dengan standar global yang tidak relevan untuk konteks domestik.

Perkembangan Kemiskinan Nasional

Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2026 sebesar 6,34%, turun dari 6,60% pada September 2025. Sementara itu, persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2026 sebesar 10,67%, menurun dari 10,72% pada September 2025.

Dibanding September 2025, jumlah penduduk miskin di perkotaan pada Maret 2026 berkurang sebanyak 0,35 juta orang (dari 11,18 juta orang menjadi 10,83 juta orang). Pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin di perdesaan berkurang sebanyak 0,08 juta orang (dari 12,18 juta orang menjadi 12,10 juta orang).

Secara umum, pada periode Maret 2015–Maret 2026, tingkat kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Peningkatan pada September 2022 terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak, sementara kenaikan pada Maret dan September 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2026 sebesar 1,268, menurun dibandingkan September 2025 yang sebesar 1,290 dan Maret 2025 yang sebesar 1,365. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2026 sebesar 0,291, turun dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,303 dan Maret 2025 yang sebesar 0,319.

Konteks Makroekonomi

Penurunan kemiskinan nasional terjadi dalam konteks makroekonomi yang kompleks. Perekonomian Indonesia pada Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,61% (year-on-year). Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada Triwulan I-2026 tercatat sebesar Rp1.838,2 triliun, meningkat 2,88% dibandingkan Triwulan III-2025 dan meningkat 5,52% dibandingkan Triwulan I-2025.

Sepanjang Februari 2025–Februari 2026 terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,90 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68%, turun 0,08 poin persentase dibandingkan Februari 2025.

Namun, dokumen Macro Poverty Outlook Bank Dunia April 2026 memperingatkan sejumlah tantangan, termasuk defisit fiskal 2025 yang diestimasi mencapai 2,9% dari PDB, mendekati batas ambang undang-undang. Proyeksi pertumbuhan PDB riil Indonesia untuk 2026 adalah 4,7%, kemudian naik menjadi 5,2% pada 2027 dan 2028.

Pelajaran untuk Pembaca Data Statistik

Kasus perbedaan angka kemiskinan BPS dan Bank Dunia memberikan pelajaran penting tentang literasi statistik. Pertama, selalu periksa definisi dan metodologi di balik angka sebelum membandingkan atau menyimpulkan. Kedua, pahami tujuan pengukuran: apakah untuk kebijakan domestik atau pembandingan internasional. Ketiga, waspadai framing yang menghilangkan konteks metodologis.

Dalam konteks kredibilitas data BPS, perdebatan metodologi kemiskinan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan edukasi publik tentang cara kerja statistik resmi. BPS sebagai lembaga statistik nasional telah menjalankan fungsinya dengan menerbitkan data berbasis survei yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Indonesia.

Risiko makroekonomi dan ketidakpastian kebijakan yang disebutkan dalam laporan Bank Dunia juga perlu dipahami dalam konteks stabilitas pasar modal Indonesia secara keseluruhan. Pemahaman yang tepat tentang indikator ekonomi, termasuk data kemiskinan, menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan investasi dan kebijakan yang rasional.

Angka 8,07% dan 64,2% bukan dua versi kemiskinan Indonesia yang saling bertentangan. Keduanya adalah hasil pengukuran dengan standar berbeda untuk tujuan berbeda. BPS mengukur kemampuan penduduk memenuhi kebutuhan dasar nasional, sementara Bank Dunia mengukur posisi Indonesia dalam pembandingan global negara berpendapatan menengah atas.

Kesalahan pembacaan statistik ini bukan tanggung jawab lembaga penyusun data, melainkan tanggung jawab pihak yang mengutip tanpa memberikan konteks metodologis yang memadai. Publik dan pembuat kebijakan perlu memahami bahwa pertanyaan berbeda membutuhkan alat ukur berbeda—dan bahwa kedua alat ukur tersebut sah dalam konteksnya masing-masing.