Moral Hazard Politik: Risiko Baru bagi Investor di Indonesia

Seorang driver ojek daring meninggal saat mengantar makanan, setelah ditabrak aparat secara sengaja. Di tempat lain, rumah anggota DPR dijarah, gedung parlemen daerah dibakar, dan jumlah korban jiwa bertambah menjadi tiga. Presiden Prabowo pun memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tegas pengunjuk rasa.

Ketika darah driver ojol mengalir di aspal Jakarta, siapa yang benar-benar bertanggung jawab?Apakah mereka yang dibentuk dengan tujuan agar melindungi rakyatnya tapi dididik menjadi pembunuh?

Indonesia hari ini tengah menghadapi ujian berat. IHSG ambruk 2,27%, rupiah melemah hampir 1% terhadap dolar AS, sementara tiga nyawa melayang sia-sia dalam aksi protes yang menyebar dari Jakarta hingga Bandung dan Makassar. Namun tragedi ini bukan sekadar tentang volatilitas pasar atau instabilitas politik — ini adalah cerminan dari moral hazard sistemik yang telah mengakar dalam tata kelola negara kita.

Apa itu Moral Hazard

Dalam teori ekonomi, moral hazard muncul ketika pengambil keputusan tidak menanggung akibat dari pilihannya

Di korporasi, mekanisme tata kelola mencegah hal ini: gaji direksi ditentukan komite independen, diaudit, dilaporkan. Namun di politik, DPR menaikkan gaji sendiri dengan legitimasi hukum tapi tanpa mekanisme check & balance yang memadai.

Risikonya? Rakyat menanggung biaya sosial, investor menanggung volatilitas, dan negara menanggung reputasi.

Driver ojol yang meninggal bukan sekadar korban kecelakaan — dia adalah korban sistem yang memungkinkan aparat negara bertindak tanpa takut konsekuensi. Bahkan Presiden Prabowo harus mengkritik polisi atas penanganan kerusuhan ini, menunjukkan betapa sistem akuntabilitas kita telah rapuh.

Asimetri Kepentingan: Elite Untung, Rakyat Rugi

Inilah inti moral hazard. Elite legislatif menikmati kenaikan gaji, sementara rakyat menanggung risiko sosial, dan investor menghadapi ketidakpastian. Jika di perusahaan perilaku seperti ini dilarang keras karena merusak governance, mengapa di ruang politik ia dijalankan tanpa koreksi berarti?

Investor Membaca Risiko Politik

Saat api membakar gedung DPR di beberapa kota, api lain menyala di pasar keuangan: IHSG jatuh lebih dari 2% ke level 7.830, penurunan terdalam dalam dua pekan terakhir. Rupiah melemah hampir 1% ke Rp16.475 per dolar AS, level terendah sejak awal Agustus.

Komentar analis asing tegas: eskalasi demo menambah beban pada rupiah, memaksa Bank Indonesia melakukan intervensi spot dan pembelian surat utang negara.

Spiral Moral Hazard: Dari Jakarta ke Wall Street

Pasar tidak hanya membaca angka, tetapi juga membaca kepercayaan. Ketika moral hazard menjadi pola sistemik, investor institusional mulai mempertanyakan fundamental governance Indonesia. Standard & Poor's mencatat peningkatan political risk premium dalam sovereign credit assessment mereka — sebuah sinyal bahwa biaya pinjaman Indonesia bisa naik dalam jangka menengah.

Yang lebih mengkhawatirkan, pola moral hazard ini menciptakan precedent berbahaya. Jika elite politik dapat menaikkan gaji tanpa akuntabilitas yang memadai, apa yang mencegah mereka mengambil keputusan kontroversial lainnya di masa depan? Investor internasional memahami bahwa sistem yang memungkinkan moral hazard dalam satu sektor cenderung membiarkannya terjadi di sektor lain.

Darah driver ojol di aspal Jakarta adalah pengingat bahwa moral hazard bukan konsep abstrak dalam buku ekonomi — dia adalah realitas yang memakan korban nyata. Pertanyaannya kini: apakah darah para investor akan ikut tumpah akibat moral hazard?

Apakah kita akan belajar ketika pasar dan jalanan berbicara dengan bahasa yang sama, atau menunggu hingga lebih banyak darah mengalir dan lebih banyak angka merah muncul di layar?