Penyebab Rupiah Melemah: Divergensi Moneter BI-The Fed

Nilai tukar Rupiah kembali menjadi sorotan utama. Papan kurs valas menunjukkan angka yang membuat banyak pihak menahan napas, mendekati level psikologis Rp 17.000 per dolar AS—sebuah rekor terendah baru, bahkan rekor terendah sejak krisis 1998. Banyak yang menunjuk jari pada faktor eksternal: ketidakpastian global, kebijakan tarif AS, dan kuatnya dolar. Namun, apakah hanya itu ceritanya?

Jika Anda peduli dengan stabilitas ekonomi, daya beli, dan masa depan investasi Anda, maka Anda perlu melihat lebih dalam. Ada sebuah drama kebijakan yang sedang berlangsung di balik layar, sebuah divergensi atau perbedaan arah yang tajam antara Bank Indonesia (BI) dan bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve (The Fed).

BI telah mengambil langkah yang sangat agresif untuk melonggarkan kebijakan moneternya, jauh sebelum The Fed memberikan sinyal pasti untuk melakukan hal yang sama. Pertanyaannya, apakah ini sebuah langkah proaktif yang jenius untuk mendorong pertumbuhan, atau sebuah kalkulasi berisiko yang mempertaruhkan stabilitas mata uang kita? Artikel ini akan membedah data, menganalisis reaksi pasar, dan mengungkap pertaruhan besar di balik kebijakan moneter Indonesia saat ini.

Membedah Divergensi: Ketika BI 'Start Duluan' dari The Fed

Untuk memahami risiko yang ada, kita harus melihat angka-angkanya secara langsung. Sepanjang tahun 2024 dan 2025, Bank Indonesia secara konsisten memangkas suku bunga acuannya. Puncaknya pada Rapat Dewan Gubernur 17 September 2025, BI Rate kembali diturunkan sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 4,75%. Secara total, BI telah memangkas suku bunga sebesar 150 bps. Tujuannya jelas: mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.

Sekarang, mari kita bandingkan dengan The Fed. Bank sentral AS memang telah memangkas suku bunga sebesar 100 bps, namun itu terjadi tahun lalu. Sepanjang tahun ini, mereka belum mengambil langkah serupa, menunjukkan sikap yang lebih hati-hati.

Di sinilah letak inti masalahnya: divergensi kebijakan. BI berlari kencang di jalur pelonggaran, sementara The Fed masih berjalan santai.

Kondisi ini menciptakan sesuatu yang disebut interest rate differential atau spread—selisih antara suku bunga acuan Indonesia dengan AS. Dengan BI Rate di 4,75% dan Fed Funds Rate berada di kisaran 3,50% - 3,75%, spread kebijakan kita kini hanya tersisa sekitar 100-125 basis poin.

Mengapa ini menjadi masalah besar? Secara historis, negara emerging market seperti Indonesia membutuhkan spread yang signifikan (sering kali di atas 250 bps) untuk menarik modal asing melalui mekanisme carry trade. Carry trade adalah strategi di mana investor meminjam dalam mata uang bersuku bunga rendah (seperti dolar AS) dan berinvestasi dalam mata uang bersuku bunga lebih tinggi (seperti Rupiah) untuk mendapatkan keuntungan dari selisihnya.

Dengan spread yang setipis sekarang, insentif bagi investor asing untuk memarkirkan dananya di Indonesia berkurang drastis. Risiko nilai tukar menjadi tidak sepadan lagi dengan imbal hasil yang ditawarkan. Akibatnya? Arus modal asing berpotensi berbalik arah, keluar dari Indonesia. Dan data menunjukkan hal itu sudah terjadi, dengan investor asing mencatatkan jual bersih sekitar $6,4 miliar pada obligasi pemerintah tahun lalu.

Reaksi Pasar Tak Bisa Bohong: Sinyal Bahaya dari Pasar Obligasi

Jika Anda ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan oleh para investor besar, jangan hanya dengarkan pernyataan resmi. Lihatlah pergerakan di pasar obligasi. Di sinilah "uang pintar" berbicara.

Sebuah anomali menarik terjadi. Di saat BI menurunkan suku bunga acuan—sebuah langkah yang secara teori seharusnya membuat harga obligasi naik dan yield (imbal hasil) turun—yang terjadi justru sebaliknya. Imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun justru melonjak ke level 6,33%, level tertinggi dalam beberapa bulan.

Apa artinya ini? Ini adalah sinyal penolakan dari pasar. Investor pada dasarnya berkata, "Terima kasih atas suku bunga yang lebih rendah, tetapi kami melihat risiko yang lebih besar sekarang." Kenaikan yield menunjukkan bahwa investor menuntut premi risiko yang lebih tinggi untuk mau memegang obligasi Rupiah. Mereka khawatir tentang dua hal utama:

1. Risiko Mata Uang: Pelemahan Rupiah yang berkelanjutan akan menggerus keuntungan mereka saat dikonversi kembali ke dolar.
2. Risiko Fiskal: Kekhawatiran terhadap keberlanjutan anggaran pemerintah.

Ini adalah mosi tidak percaya yang halus namun kuat. Pasar obligasi mengirimkan pesan bahwa pelonggaran moneter yang agresif di tengah ketidakpastian global dan tantangan fiskal domestik bukanlah langkah yang menenangkan, melainkan justru meningkatkan kewaspadaan.

Rupiah di Ujung Tanduk: Konsekuensi Nyata Spread yang Terlalu Tipis

Dampak paling langsung dan terasa bagi masyarakat dari divergensi kebijakan ini adalah tekanan hebat pada nilai tukar Rupiah. Seperti yang telah kita lihat, Rupiah anjlok ke rekor terendah sepanjang masa, menyentuh Rp 16.985 per dolar AS pada 20 Januari 2026.

Pelemahan Rupiah bukanlah sekadar angka di layar monitor. Ini memiliki konsekuensi nyata bagi perekonomian dan kantong Anda:

• Imported Inflation: Indonesia masih mengimpor banyak barang, mulai dari bahan baku industri hingga bahan pangan. Pelemahan Rupiah membuat harga barang-barang impor ini menjadi lebih mahal, yang pada akhirnya akan menaikkan tingkat inflasi dan menggerus daya beli masyarakat.
• Beban Utang Luar Negeri: Baik pemerintah maupun korporasi swasta memiliki utang dalam denominasi dolar. Setiap pelemahan Rupiah secara otomatis membuat beban pembayaran bunga dan cicilan pokok utang tersebut membengkak dalam hitungan Rupiah, menekan APBN dan laporan keuangan perusahaan.
• Tekanan pada Sektor Manufaktur: Sektor-sektor seperti farmasi, kosmetik, dan baja yang sangat bergantung pada bahan baku impor akan terpukul keras. Biaya produksi mereka meroket, yang bisa berujung pada kenaikan harga produk atau, dalam skenario terburuk, pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bank Indonesia tentu tidak tinggal diam. Mereka berjanji untuk terus melakukan intervensi di pasar guna menjaga stabilitas nilai tukar, didukung oleh cadangan devisa yang kuat sebesar $156,5 miliar per akhir 2025. Namun, intervensi adalah langkah defensif yang membakar cadangan devisa. Ini adalah obat pereda nyeri, bukan penyembuh akar masalahnya.

Di Balik Angka: Apakah Ada Tekanan Fiskal pada Kebijakan Moneter?

Ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih dalam dan sensitif: mengapa BI begitu agresif dalam memangkas suku bunga, bahkan ketika risikonya terlihat jelas? Apakah ini murni didasarkan pada data inflasi yang terkendali, atau ada faktor lain yang bermain?

Mari kita lihat sisi fiskal. Data Januari 2026 menunjukkan defisit anggaran tahun 2025 tercatat sebesar 2,92% dari PDB, meleset dari target 2,53% dan merupakan yang terlebar dalam dua dekade terakhir di luar masa pandemi. Defisit ini dipicu oleh rencana belanja besar pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang anggarannya diproyeksikan meroket.

Pemerintah perlu membiayai defisit ini dengan menerbitkan utang atau obligasi. Suku bunga yang lebih rendah akan menekan cost of fund atau biaya pinjaman pemerintah. Di sinilah muncul spekulasi di kalangan analis: apakah pelonggaran moneter BI yang agresif ini, sebagian, merupakan upaya untuk meringankan beban pembiayaan pemerintah di tengah rencana belanja yang ekspansif?

Kekhawatiran ini diperparah oleh isu independensi Bank Indonesia. Pencalonan Thomas Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo, sebagai Deputi Gubernur BI menyalakan kembali kekhawatiran pasar tentang potensi intervensi politik dalam kebijakan moneter. Meskipun para pejabat telah berulang kali membantah adanya intervensi dan menjamin independensi BI akan terjaga, persepsi pasar seringkali lebih kuat daripada pernyataan resmi.

Skenario ke Depan: Amunisi BI yang Habis Terlalu Cepat

Masalah terbesar dari kebijakan "start duluan" ini adalah BI berisiko kehilangan "amunisi" moneternya terlalu cepat. Dengan suku bunga yang sudah di level 4,75%, ruang untuk pemangkasan lebih lanjut menjadi sangat terbatas.

Bayangkan skenario ini: inflasi di AS ternyata kembali naik akibat kebijakan tarif atau faktor lainnya, memaksa The Fed untuk menunda pemangkasan suku bunga lebih lama lagi, atau bahkan menaikkannya. Dalam situasi seperti itu, tekanan pada Rupiah akan semakin menjadi-jadi.

BI akan dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit:

1. Membiarkan Rupiah terus melemah, dengan segala konsekuensi inflasi dan ketidakstabilan yang menyertainya.
2. Menaikkan kembali suku bunga secara agresif untuk menstabilkan Rupiah. Langkah ini akan sangat menyakitkan bagi pertumbuhan ekonomi domestik yang justru ingin didorong sejak awal. Ini akan menjadi sebuah policy reversal yang merusak kredibilitas.

Inilah yang disebut jebakan kebijakan (policy trap). Langkah yang diambil hari ini untuk mendorong pertumbuhan justru menciptakan kondisi yang bisa memaksa BI untuk mengerem pertumbuhan secara mendadak di kemudian hari.

Menavigasi Persimpangan: Jalan Terjal Stabilitas vs. Pertumbuhan

Kebijakan moneter Bank Indonesia saat ini adalah sebuah pertaruhan. Pertaruhan bahwa pelonggaran yang lebih awal dapat memacu mesin ekonomi domestik lebih cepat daripada dampak negatif arus modal keluar dan pelemahan Rupiah. Data sejauh ini menunjukkan bahwa risiko dari pertaruhan ini mulai terwujud.

Pelemahan Rupiah bukan lagi sekadar isu sentimen global. Ini adalah cerminan dari divergensi kebijakan yang berisiko, di mana selisih suku bunga yang tipis gagal memberikan bantalan yang cukup untuk menahan gejolak eksternal dan kekhawatiran fiskal domestik.

Ke depan, jalan yang harus ditempuh otoritas moneter dan fiskal sangatlah terjal. Diperlukan sebuah orkestrasi kebijakan yang sangat hati-hati antara menjaga stabilitas nilai tukar, mengelola ekspektasi pasar, dan memastikan keberlanjutan fiskal, sambil tetap berupaya mendorong pertumbuhan.

Sebagai investor dan warga negara, langkah terbaik yang bisa kita lakukan adalah tetap terinformasi. Pantau terus indikator kunci seperti BI Rate, yield obligasi, data inflasi, dan tentu saja, pergerakan nilai tukar Rupiah. Memahami dinamika ini adalah langkah pertama untuk menavigasi ketidakpastian dan melindungi aset Anda di tengah persimpangan kebijakan yang krusial ini.